Electronic Theses and Dissertation

Penyelidikan merupakan tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana yang berlandaskan Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam praktik penegakan hukum, kepolisian berwenang menggunakan berbagai teknik penyelidikan untuk mengungkap tindak pidana yang dilakukan dengan metode undercover buy. Meskipun metode ini tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penerapannya dimungkinkan sebagai bagian dari kewenangan penyelidikan guna memperoleh bukti awal yang autentik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penerapan, mekanisme pelaksanaan, serta kekuatan pembuktian metode undercover buy dalam penyelidikan tindak pidana perlindungan konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang mengatur penyelidikan serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan aparat kepolisian dan pihak terkait. Selain itu, penelitian kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode undercover buy memiliki legalitas sebagai bagian dari kewenangan penyelidikan kepolisian, dilaksanakan berdasarkan surat perintah tugas dengan penyelidik menyamar sebagai konsumen untuk melakukan transaksi langsung. Dalam kasus Toko Emas Asia, metode ini terbukti memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan relevan karena mampu menghasilkan barang bukti dan fakta hukum yang mendukung pembuktian tindak pidana di persidangan.

Disarankan agar aparat penegak hukum mengoptimalkan penerapan metode undercover buy dalam penanganan tindak pidana perlindungan konsumen dengan tetap berpedoman pada asas legalitas, prinsip kehati-hatian, dan perlindungan hak asasi manusia, serta didukung oleh pengaturan normatif yang lebih jelas guna menjamin kepastian hukum.

Investigation constitutes the initial stage in the process of criminal law enforcement, as grounded in Article 1 point 5 of the Indonesian Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana – KUHAP) and Article 14 paragraph (1) letter g of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. In law enforcement practice, the police are authorized to employ various investigative techniques to uncover criminal offenses, including the undercover buy method. Although this method is not explicitly regulated under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, its application is permissible as part of investigative authority to obtain authentic preliminary evidence. This research aims to analyze the legality of the application, the implementation mechanism, and the evidentiary strength of the undercover buy method in the investigation of consumer protection crimes. The research method employed is an empirical juridical legal study with a descriptive-analytical approach. This study examines legal provisions governing investigations as well as their implementation in law enforcement practice. Data were obtained through field research in the form of interviews with police officers and relevant parties. In addition, library research was conducted on statutory regulations and relevant legal literature. All data were analyzed qualitatively to address the research issues. The findings indicate that the undercover buy method possesses legal validity as part of police investigative authority, implemented based on an official assignment order, with investigators acting undercover as consumers to conduct direct transactions. In the case of Toko Emas Asia, this method demonstrated lawful and relevant evidentiary value, as it successfully generated material evidence and legal facts supporting the proof of criminal conduct before the court. It is recommended that law enforcement authorities optimize the application of the undercover buy method in handling consumer protection crimes, while adhering to the principle of legality, the precautionary principle, and the protection of human rights, supported by clearer normative regulation to ensure legal certainty.