Electronic Theses and Dissertation

Bahasa Aceh saat ini menghadapi ancaman pergeseran bahasa yang semakin serius akibat dominasi bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kondisi tersebut menempatkan Bahasa Aceh pada tingkat vitalitas terancam punah apabila tidak disertai dengan upaya pelestarian yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kelembagaan Balai Bahasa Provinsi Aceh dalam pelestarian dan revitalisasi Bahasa Aceh serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan Teori Institusional W. Richard Scott yang meliputi pilar regulatif, normatif, dan kulturalkognitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Balai Bahasa Provinsi Aceh telah dijalankan melalui ketiga pilar institusional. Pada pilar regulatif, pelaksanaan program berlandaskan mandat peraturan perundang-undangan dan kepatuhan terhadap Petunjuk Teknis Revitalisasi Bahasa Daerah. Pada pilar normatif, Balai Bahasa membangun standar profesionalisme melalui pelatihan Guru Utama dan menerapkan prinsip meritokrasi dalam festival bahasa. Pada pilar kultural-kognitif, dilakukan adaptasi simbolik melalui pemanfaatan media sosial untuk membangun persepsi bahwa Bahasa Aceh tetap relevan bagi generasi muda. Namun, efektivitas pelestarian masih menghadapi hambatan berupa kebijakan efisiensi anggaran, ketiadaan regulasi teknis pengakuan guru muatan lokal, rendahnya prioritas pemerintah daerah terhadap pembangunan kebudayaan, serta, terputusnya pewarisan bahasa di ranah keluarga akibat stigma negatif terhadap bahasa daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi terkait guru muatan lokal serta perluasan strategi revitalisasi yang menyasar pada ranah keluarga

The Acehnese language is currently facing a serious threat of language shift, with its vitality categorized as definitely endangered if no sustained intervention is undertaken. This study aims to analyze the institutional governance of the Aceh Provincial Language Center in the preservation and revitalization of the Acehnese language, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews and document analysis, and were examined using W. Richard Scott’s Institutional Theory, which consists of the regulative, normative, and cultural-cognitive pillars. The findings indicate that the institutional governance of the Aceh Provincial Language Center has been implemented through all three institutional pillars. In the regulative pillar, programs are carried out based on statutory mandates and compliance with the Technical Guidelines for Regional Language Revitalization. In the normative pillar, the institution promotes professional standards through the training of Master Teachers and the application of meritocratic principles in language festivals. In the cultural-cognitive pillar, symbolic adaptation is conducted through the use of social media to reshape perceptions of the Acehnese language as relevant to younger generations. However, the effectiveness of language preservation efforts remains constrained by budget efficiency policies, the absence of technical regulations recognizing local language teachers, the low prioritization of cultural development by local governments, and the disruption of intergenerational language transmission within families due to negative stigma toward regional languages. This study recommends strengthening regulatory frameworks for local language teachers and expanding revitalization strategies that target the family domain as the primary site of language transmission.