RACHMA TANIA DHARMAWAN Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026 id Indonesia

Skripsi

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditegaskan bahwa “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.” Pada praktiknya, di Kota Banda Aceh terdapat badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang tidak menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana di atur dalam undang-undang tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab perbuatan melawan hukum badan-badan usaha perseroan terbatas dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan untuk menjelaskan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan badan-badan usaha perseroan terbatas dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data yang diperlukan berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara membaca teori, buku-buku, literatur-literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab perbuatan melawan hukum oleh badan usaha perseroan terbatas adalah karena rendahnya tingkat kesadaran pemberi kerja terhadap tanggung jawab dan pentingnya pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil dan masih terdapatnya data pekerja nonaktif yang masih terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum oleh badan usaha perseroan terbatas menimbulkan tanggung jawab perdata berupa kewajiban ganti rugi, perusahaan juga dapat dikenakan denda serta dapat dikenakan sanksi pidana. Disarankan kepada badan usaha perseroan terbatas untuk membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh setiap bulan dengan tepat waktu. Kepada BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap perusahaan yang menunggak iuran. Kepada Pemerintah Provinsi Aceh meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan melalui sistem monitoring dengan BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh. Kepada Pekerja meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak-haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk hak untuk mengetahui status kepesertaan dan pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja. CORPORATIONS - LAW LIMITED COMPANIES - LAW 346.066 8 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1711913 2026-02-07 14:47:48 2026-02-09 10:17:42 machine generated