KEBIJAKAN PARTAI ACEH DALAM PEREKRUTAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DARI KAUM PEREMPUAN PADA PEMILU TAHUN 2024 | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

KEBIJAKAN PARTAI ACEH DALAM PEREKRUTAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DARI KAUM PEREMPUAN PADA PEMILU TAHUN 2024


Pengarang

Agusliani - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Wais Alqarni - 199204262019031019 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

1910104010001

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Pemerintahan (S1) / PDDIKTI : 65201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala., 2026

Bahasa

Indonesia

No Classification

324.3

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Keterwakilan perempuan dalam politik masih menjadi tantangan di Indonesia, termasuk di Aceh. Meskipun kebijakan afirmatif telah diterapkan melalui regulasi nasional yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Partai Aceh, sebagai partai politik lokal, memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan perekrutannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Partai Aceh dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada pemilu 2024. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya keterwakilan perempuan serta dampaknya terhadap politik lokal di Aceh. Penelitian ini menggunakan teori partai politik untuk memahami bagaimana kebijakan rekrutmen partai dapat memengaruhi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Aceh telah menerapkan kebijakan afirmatif sesuai dengan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti minimnya partisipasi perempuan dalam politik, budaya patriarki yang kuat, serta kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi calon perempuan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis tambahan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, termasuk program pelatihan bagi calon legislatif perempuan, peningkatan kesadaran politik di kalangan perempuan, serta penguatan dukungan internal dari partai.
Kata Kunci: Kebijakan, Pemilu, Partai,Perempuan, DPRA

ABSTRACT Women's representation in politics remains a challenge in Indonesia, including in Aceh. Although affirmative policies have been implemented through national regulations mandating a minimum of 30% female representation in legislative candidate lists, their implementation still faces various obstacles. Partai Aceh, as a local political party, plays a crucial role in increasing women's political participation through its recruitment policies. This study aims to analyze Partai Aceh's policy in recruiting female legislative candidates for the Aceh House of Representatives (DPRA) in the 2024 election. Additionally, this study identifies factors influencing the lack of female representation and its impact on local politics in Aceh. This research applies political party theory to understand how party recruitment policies influence women's representation in legislative bodies. The research method used is qualitative descriptive, with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The findings indicate that Partai Aceh has implemented affirmative policies in accordance with the 30% female representation quota requirement. However, the implementation of this policy still encounters challenges, such as low female political participation, strong patriarchal cultural influences, and a lack of resources and training for female candidates. Therefore, additional strategic measures are needed to enhance the effectiveness of this policy, including training programs for female legislative candidates, increased political awareness among women, and stronger internal support from the party. Keywords: Policy, Election, Party, Women, DPRA.

Citation



    SERVICES DESK