Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh yang terjadi secara berulang dan menimbulkan berbagai dampak sosial sekaligus tantangan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Keberadaan pengungsi dipersepsikan sebagai persoalan kemanusiaan yang bersifat darurat. Namun, seiring dengan berlangsungnya keberadaan pengungsi dalam jangka waktu yang relatif panjang, muncul berbagai persoalan lanjutan, seperti keterbatasan fasilitas penampungan, dinamika sosial antara pengungsi dan masyarakat lokal, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses penanganan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan penanganan yang bersifat parsial dan sektoral belum mampu menjawab kompleksitas persoalan pengungsi lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan dampak sosial pengungsi Rohingya di Aceh serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Metode penelitian yang digunakan Adalah Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, meliputi Pemerintah Aceh, UNHCR, IOM, Ditpolairud, YKMI, aparat keamanan, organisasi kemanusiaan, akademisi, serta masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance dalam penanganan dampak sosial pengungsi Rohingya di Aceh belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kolaborasi yang terbangun cenderung bersifat situasional dan lebih menguat pada kondisi darurat, khususnya pada fase awal kedatangan pengungsi. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya dan anggaran pemerintah daerah, ketiadaan regulasi khusus yang mengatur pembagian peran dan kewenangan secara jelas, perbedaan perspektif antarlembaga, serta kendala bahasa dan budaya. Meskipun terdapat capaian sementara berupa terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi dan koordinasi awal antar pihak, kondisi tersebut belum mampu membentuk sistem penanganan jangka panjang yang terintegrasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih jelas dan adaptif, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, penyediaan anggaran khusus, serta pembentukan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang rutin dan terstruktur guna mendukung keberlanjutan penanganan pengungsi Rohingya di Aceh.
Kata Kunci: Collaborative governance, Pengungsi Rohingya, Dampak Sosial, Aceh, Kolaborasi Lintas Lembaga, Kebijakan Publik.

This study is motivated by the increasing and recurrent arrival of Rohingya refugees in Aceh, Indonesia, which has generated diverse social impacts and posed significant challenges to local government governance, where the presence of refugees is initially perceived as an urgent humanitarian issue but gradually evolves into a complex and prolonged situation characterized by limited shelter and supporting facilities, dynamic social interactions between refugees and local communities, and suboptimal coordination among institutions involved in refugee management, indicating that partial and sectoral approaches have been inadequate in addressing the multidimensional nature of cross-border refugee issues; therefore, this study aims to analyze the implementation of collaborative governance in managing the social impacts of Rohingya refugees in Aceh and to identify key obstacles affecting the effectiveness and sustainability of collaboration among stakeholders, employing a qualitative descriptive research method with data collected through in-depth interviews and observations involving the Aceh Provincial Government, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the International Organization for Migration (IOM), the Directorate of Water and Air Police (Ditpolairud), YKMI, security forces, humanitarian organizations, academics, and local communities, with findings revealing that collaborative governance in this context has not been implemented optimally or sustainably as collaboration tends to be situational and predominantly strengthened during emergency conditions, particularly in the early phase of refugee arrivals, while major challenges include limited local government resources and budget constraints, the absence of specific and clear regulatory frameworks governing roles and authority, differing institutional perspectives, and language and cultural barriers, and although temporary achievements such as the fulfillment of refugees’ basic needs and initial inter-agency coordination have been realized, these efforts have not yet succeeded in establishing an integrated and long-term refugee management system, leading the study to recommend strengthening adaptive and clear regulations, enhancing local government institutional capacity, allocating dedicated budgets, and establishing regular and structured cross-sectoral coordination mechanisms to support the sustainability of Rohingya refugee management in Aceh. Keywords: Collaborative governance, Rohingya Refugees, Social Impacts, Aceh, Inter-Agency Collaboration, Public Policy.