Azhari Saputra Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala 2026

Skripsi

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh yang terjadi secara berulang dan menimbulkan berbagai dampak sosial sekaligus tantangan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Keberadaan pengungsi dipersepsikan sebagai persoalan kemanusiaan yang bersifat darurat. Namun, seiring dengan berlangsungnya keberadaan pengungsi dalam jangka waktu yang relatif panjang, muncul berbagai persoalan lanjutan, seperti keterbatasan fasilitas penampungan, dinamika sosial antara pengungsi dan masyarakat lokal, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam proses penanganan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan penanganan yang bersifat parsial dan sektoral belum mampu menjawab kompleksitas persoalan pengungsi lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam penanganan dampak sosial pengungsi Rohingya di Aceh serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Metode penelitian yang digunakan Adalah Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, meliputi Pemerintah Aceh, UNHCR, IOM, Ditpolairud, YKMI, aparat keamanan, organisasi kemanusiaan, akademisi, serta masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance dalam penanganan dampak sosial pengungsi Rohingya di Aceh belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kolaborasi yang terbangun cenderung bersifat situasional dan lebih menguat pada kondisi darurat, khususnya pada fase awal kedatangan pengungsi. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya dan anggaran pemerintah daerah, ketiadaan regulasi khusus yang mengatur pembagian peran dan kewenangan secara jelas, perbedaan perspektif antarlembaga, serta kendala bahasa dan budaya. Meskipun terdapat capaian sementara berupa terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi dan koordinasi awal antar pihak, kondisi tersebut belum mampu membentuk sistem penanganan jangka panjang yang terintegrasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih jelas dan adaptif, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, penyediaan anggaran khusus, serta pembentukan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang rutin dan terstruktur guna mendukung keberlanjutan penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Kata Kunci: Collaborative governance, Pengungsi Rohingya, Dampak Sosial, Aceh, Kolaborasi Lintas Lembaga, Kebijakan Publik. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1711467 2026-01-29 16:54:30 2026-01-30 08:52:24 machine generated