Electronic Theses and Dissertation

Kota Banda Aceh setelah adanya kebijakan pengoperasian Trans Kutaraja sebagai
transportasi umum berbasis Bus Rapid Transit (BRT). Kebijakan pengoperasian
Trans Kutaraja dinilai memberikan dampak ekonomi menurun yang signifikan
terhadap mata pencaharian supir labi-labi, yang sebelumnya menjadi salah satu
transportasi utama masyarakat kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah dalam pengoperasian Trans
Kutaraja mempengaruhi pendapatan supir labi-labi, serta untuk mengetahui upaya
dan solusi yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi dampak tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif
analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi
terhadap pihak UPTD Trans Kutaraja, Dinas Perhubung an, serta para supir
labi-labi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik
menurut Dunn (2003), yang menekankan pada analisis proses kebijakan mulai
dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi dampak kebijakan terhadap
masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengoperasian Trans
Kutaraja belum sepenuhnya memperhatikan aspek sosial ekonomi supir labi-labi.
Pendapatan mereka mengalami penurunan signifikan akibat berkurangnya jumlah
penumpang. Sosialisasi dan komunikasi kebijakan juga dinilai masih kurang
efektif, sehingga banyak supir yang tidak mendapatkan informasi dan peluang
alternatif ekonomi.Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah melakukan
evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan transportasi publik dengan
mempertimbangkan kesejahteraan pihak terdampak, seperti supir labi-labi,
melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau integrasi mereka ke
dalam sistem transportasi baru.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pendapatan, Supir Labi-Labi, Trans Kutaraja,
Transportasi Publik, Kota Banda Aceh.

Banda Aceh City after the implementation of the Trans Kutaraja operating policy as a Bus Rapid Transit (BRT)-based public transportation. The Trans Kutaraja operating policy is considered to have a significant economic impact on the livelihoods of labi-labi drivers, which were previously one of the main modes of transportation for city residents. The purpose of this study is to analyze the extent to which government policies in the operation of Trans Kutaraja affect the income of labi-labi drivers, as well as to determine the efforts and solutions taken by the government to mitigate these impacts. This study uses a qualitative method with a descriptive analytical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation with the UPTD Trans Kutaraja, the Transportation Agency, and labi-labi drivers. The theory used in this study is public policy theory according to Dunn (2003), which emphasizes the analysis of the policy process starting from the formulation, implementation, to evaluation of the policy's impact on the community. The results of the study indicate that the Trans Kutaraja operating policy has not fully considered the socio-economic aspects of labi-labi drivers. Their income has decreased significantly due to the reduction in the number of passengers. The socialization and communication of policies are also considered to be less effective, so that many drivers do not get information and alternative economic opportunities. The suggestion from this study is for the government to conduct a comprehensive evaluation of public transportation policies by considering the welfare of affected parties, such as labi-labi drivers, through skills training, business capital assistance, or their integration into the new transportation system. Keywords: Government Policy, Income, Labi-Labi Drivers, Trans Kutaraja, Public Transportation, Banda Aceh.