Electronic Theses and Dissertation

Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif masih menjadi isu penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di ranah politik. Meskipun kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, realisasinya di Aceh belum tercapai. Data menunjukkan bahwa jumlah anggota legislatif perempuan di DPRA hanya sebesar 11,11% pada periode 2019–2024 dan menurun menjadi 10% pada periode 2024–2029. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana perempuan mampu mempertahankan eksistensinya ditengah keterbatasan struktural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pilihan rasional anggota legislatif perempuan di DPRA Provinsi Aceh dalam membangun eksistensi politik serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan model studi kasus dan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi perempuan di DPRA terbentuk melalui kombinasi rasionalitas tindakan dan modal sosial yang mereka miliki. Keberhasilan mereka ditentukan oleh kapasitas individu dan kemampuan membangun relasi sosial, menjaga kepercayaan publik, dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Terdapat juga faktor pendukung berupa (1) Dukungan keluarga dan partai politik, (2) Pengalaman organisasi dan Leadership (3) Nilai, dan (4) Dukungan masyarakat dari program yang terealisasi. Sedangkan hambatan berasal dari budaya patriarki dan keterbatasan strukturasi di lembaga. Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas personal menjadi faktor kunci dalam mempertahankan eksistensi perempuan di lembaga legislatif.
Kata kunci: eksistensi legislatif perempuan, kesetaraan gender, modal sosial, pilihan rasional.

Women's participation in legislative bodies remains an important issue in efforts to achieve gender equality in politics. Although a 30% quota for women's representation has been stipulated in Law No. 2 of 2008 and Law No. 7 of 2017, this has not been achieved in Aceh. Data shows that the number of female legislators in the DPRA was only 11.11% in the 2019–2024 period and decreased to 10% in the 2024–2029 period. This condition raises questions about how women are able to maintain their existence amid structural limitations. This study aims to analyze the rational choices of female legislators in the DPRA of Aceh Province in building their political existence and to identify the supporting and inhibiting factors in voicing the aspirations of the people. The method used is qualitative with a case study model and a descriptive approach through observation, interviews, and documentation. The results show that the existence of women in the DPRA is formed through a combination of rationality of action and the social capital they possess. Their success is determined by individual capacity and the ability to build social relationships, maintain public trust, and consistency in fighting for the interests of the community. There are also supporting factors, namely (1) support from family and political parties, (2) organizational experience and leadership, (3) values, and (4) community support from realized programs. Meanwhile, obstacles arise from patriarchal culture and structural limitations within the institution. These findings confirm that personal capacity is a key factor in maintaining the existence of women in the legislative body. Keywords: women's legislative existence, gender equality, social capital, rational choice.