Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan alokasi dan realisasi
belanja wajib bidang pendidikan dan kesehatan, penelitian ini dilakukan pada 23
kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2021–2023. Analisis pada
penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui pemetaan
klasifikasi belanja berdasarkan persentase APBD terhadap batas minimal
mandatory spending, yaitu 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk
kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar daerah berada
dalam kategori patuh pada keempat indikator yang diukur, yakni kepatuhan
anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, realisasi pendidikan, dan realisasi
kesehatan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kabupaten/kota yang masuk
kategori cukup karena persentase anggaran maupun realisasinya belum mencapai
batas minimal kepatuhan. Pemetaan selama tiga tahun mengindikasikan bahwa
pemerintah daerah telah berupaya menjaga konsistensi alokasi belanja wajib,
meskipun masih ditemukan variasi antarwilayah akibat perbedaan kapasitas fiskal
masing-masing. Oleh karena itu, selain mempertahankan kepatuhan terhadap
mandatory spending, diperlukan peningkatan pemerataan belanja serta optimalisasi
efektivitas penggunaan anggaran agar kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
dapat meningkat secara merata di seluruh Aceh.
Kata Kunci: Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Mandatory Spending.

This study aims to analyze the compliance level of budget allocation and expenditure realization in the mandatory spending of the education and health sectors across 23 districts and cities in Aceh Province for the period 2021–2023. The analysis employs a descriptive quantitative approach through budget classification mapping based on the percentage of regional expenditure (APBD) compared with the mandatory minimum thresholds, namely 20 percent for education and 10 percent for health. The findings indicate that most regions fall into the compliant category across all four indicators assessed: compliance with education budget allocation, health budget allocation, education expenditure realization, and health expenditure realization. However, several districts/cities fall into the “fair” category due to allocations or realizations that do not meet the minimum compliance thresholds. The three-year mapping shows that local governments have made efforts to maintain consistent fulfillment of mandatory spending, although variations across regions persist due to differences in fiscal capacity. Therefore, beyond maintaining compliance, improving budget distribution equity and optimizing expenditure effectiveness are necessary to ensure that the quality of education and health services improves evenly throughout Aceh. Keywords: Education Spending, Health Spending, Mandatory Spending.