<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="1710965">
 <titleInfo>
  <title>PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI PERAN GERAKAN ANTI KORUPSI (GERAK) ACEH DALAM PENGAWASAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>SITI FATHIA</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala</publisher>
   <dateIssued>2026</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>ABSTRAK&#13;
&#13;
Penelitian ini membahas peran Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui fungsi pengawasan terhadap Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran GeRAK Aceh dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui fungsi pengawasan terhadap dana Otsus, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka teori Good Governance yang mencakup empat indikator utama, yaitu supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GeRAK Aceh berperan aktif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kegiatan advokasi kebijakan, investigasi lapangan, publikasi temuan, serta pelaporan kasus dugaan korupsi kepada lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, GeRAK juga mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui program Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) guna meningkatkan kesadaran publik. Namun demikian, hambatan yang dihadapi mencakup rendahnya keterbukaan birokrasi, terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi publik, serta masih maraknya praktik penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana Otsus. Secara keseluruhan, peran GeRAK Aceh sangat penting sebagai aktor masyarakat sipil (civil society actor) yang berfungsi sebagai watchdog dalam memastikan pengelolaan dana Otsus berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil diharapkan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Aceh.&#13;
&#13;
Kata kunci: Tata Kelola Pemerintahan, Otonomi Khusus Aceh, GeRAK Aceh, Good Governance&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>1710965</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2026-01-27 14:54:26</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2026-01-27 15:09:17</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>