Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui fungsi pengawasan terhadap Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran GeRAK Aceh dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui fungsi pengawasan terhadap dana Otsus, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka teori Good Governance yang mencakup empat indikator utama, yaitu supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GeRAK Aceh berperan aktif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kegiatan advokasi kebijakan, investigasi lapangan, publikasi temuan, serta pelaporan kasus dugaan korupsi kepada lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, GeRAK juga mengembangkan pendidikan antikorupsi melalui program Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) guna meningkatkan kesadaran publik. Namun demikian, hambatan yang dihadapi mencakup rendahnya keterbukaan birokrasi, terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi publik, serta masih maraknya praktik penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana Otsus. Secara keseluruhan, peran GeRAK Aceh sangat penting sebagai aktor masyarakat sipil (civil society actor) yang berfungsi sebagai watchdog dalam memastikan pengelolaan dana Otsus berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil diharapkan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Aceh.

Kata kunci: Tata Kelola Pemerintahan, Otonomi Khusus Aceh, GeRAK Aceh, Good Governance

ABSTRACT This research discusses the role of the Aceh Anti-Corruption Movement (GeRAK) in strengthening governance through its oversight function of the Aceh Special Autonomy Fund (Otsus). The purpose of this study is to determine the role of GeRAK Aceh in strengthening governance through its monitoring of the Special Autonomy Fund, as well as to identify the obstacles encountered. This research employs a qualitative descriptive approach within the Good Governance theoretical framework, which includes four main indicators: the rule of law, transparency, accountability, and openness. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that GeRAK Aceh plays an active role in strengthening governance through policy advocacy, field investigations, publication of findings, and reporting suspected corruption cases to law enforcement agencies such as the Corruption Eradication Commission (KPK). Furthermore, GeRAK also develops anti-corruption education through the Aceh Anti-Corruption School (SAKA) program to increase public awareness. However, the obstacles faced include low bureaucratic openness, limited public access to information, and the persistent practice of abuse of power in the management of the Special Autonomy Fund. Overall, the role of GeRAK Aceh is crucial as a civil society actor serving as a watchdog to ensure that the management of the Special Autonomy Fund aligns with the principles of good governance. Collaboration between the government, oversight institutions, and civil society is expected to be a primary prerequisite for achieving clean, transparent governance oriented toward public welfare." Keywords: Governance, Special Autonomy of Aceh, GeRAK Aceh, Good Governance