Irham Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S2) 2026 id Indonesia

Theses

PELAKSANAAN HUKUM ADAT PARAK TERHADAP SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT TOWEREN DI KABUPATEN ACEH TENGAH Irham* Iman Jauhari** Teuku Muttaqin Mansur*** ABSTRAK Pasal 21 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo Menyatakan Hukum Adat merupakan nilai-nilai, norma sosial, budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah. Parak merupakan sanksi adat yang terberat, berupa pengasingan dari kampung asalnya karena melakukan perkawinan dalam satu klan (belah) atau satu kampung. Perkawinan satu belah atau satu kampung tidak diperbolehkan menurut adat dan masih diakui oleh masyarakat setempat, kecuali dibenarkan menurut hukum adat kampung setempat,. Bila terjadi perkawinan satu belah atau kampung yang tidak diperkenankan, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi adat parak. Akan tetapi dalam hukum Islam tidak ditemukan larangan menikah dalam satu klan (belah) atau satu kampung. Dalam hukum Islam yang diharamkan menikahi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan sedarah, kecuali terjadi di masa lampau. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis sistem adat Parak yang berlaku di kalangan masyarakat Toweren Kabupaten Aceh Tengah, serta pelaksanaan sistem adat parak, dan upaya apa yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan sistem adat parak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, Penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis yang menggambarkan mengenai fakta-fakta dalam pemberian hukum adat parak. Adapun sumber data, diperoleh dari penelitian kepustakaan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta diperoleh dari penelitian lapangan. Data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi dan disusun dalam bentuk naratif dan dianalisis secara secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama sistem hukum adat parak masyarakat Toweren Kabupaten Aceh Tengah adalah pemberian sanksi adat bagi pelanggar norma adat perkawinan, terutama dalam ketentuan larangan menikah satu keturunan atau perkawinan satu kampung (satu klen/belah) dengan hukuman pengasingan dari kampung tersebut. Kedua, Pelaksanaan hukum adat parak dalam sistem perkawinan di kalangan masyarakat Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan norma adat yang berlaku di wilayah tersebut, menjatuhi hukuman parak kepada pihak pelaku yang sudah terbukti melakukan perkawinan satu kampung, serta dimusyawarahkan atau disepakati oleh sarak opat selaku penyelenggara lembaga adat dengan penjatuhan hukuman pengasingan dari kampung tersebut dan disepakati bisa kembali dengan ketentuan musyawarah dan kesepakatan bersama antara sarak opat, keluarga dan pelaku. serta Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sanksi adat parak meliputi penerapan sanksi seperti pengasingan atau diusir dari kampung dan pembayaran denda berupa hewan atau bahan makanan, upaya dilakukan ini mencakup sosialisasi oleh Majelis adat dan permintaan kepada pemerintah untuk membuat qanun yang mendukung norma adat sekaligus menjaga keharmonisan antara hukum adat dengan hukum Islam dan hukum pemerintahan. Disarankan pertama, perlu adanya sosialisasi terhadap hukum adat parak serta sanksi parak yang diberlakukan dalam kalangan masyarakat dan beberapa ketentuan baik berupa Qanun Provinsi maupun Qanun Kabupaten supaya masyarakat bisa mengetahui dan memahami akan hukum adat parak dan hukum adat lainnya. Kedua, perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menyelesaikan sengketa adat dan jika diperlukan sebelum menjadi aparatur pemerintah desa atau disebut sarak opat perlu mengetahui tentang adat dan masyarakatnya. Ketiga, diperlukan adanya harmonisasi aturan pemerintahan, hukum Islam dan hukum adat serta kerja sama antara lembaga adat dan lembaga lainnya yang saling berhubungan dalam menyelesaikan sengketa adat, seperti lembaga Majelis Adat Gayo Aceh Tengah dengan Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas syariat Islam dan Dinas lainnya dalam menangani kasus-kasus adat yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah. Kata Kunci : Hukum Adat, Parak, Sarak opat, MARRIAGE CUSTOMARY LAW 340.5 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1710893 2026-01-27 11:44:50 2026-02-27 08:22:16 machine generated