Electronic Theses and Dissertation

Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Kashmir telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, pemerkosaan, dan kekerasan berbasis gender. Meskipun India telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) pada tahun 1993, implementasi konvensi ini di Kashmir masih belum memadai. Akibat pemberlakuan Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA), banyak pelaku kejahatan, terutama personel aparat keamanan, terus beroperasi dengan impunitas, sehingga menghambat akses korban terhadap keadilan dan akuntabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah praktik penegakan hukum di Kashmir telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam CEDAW serta menganalisis peran institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komite CEDAW dalam mengawasi pemenuhan kewajiban India.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada data sekunder yang bersumber dari konvensi internasional, laporan hak asasi manusia, serta literatur akademik yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender (Gender-Based Violence/GBV) dan hukum internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa India belum sepenuhnya melaksanakan komitmennya berdasarkan CEDAW, yang tercermin dari lemahnya penegakan hukum, kurangnya perlindungan hukum, serta ketiadaan keadilan bagi korban kekerasan seksual di wilayah konflik. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), dan Komite CEDAW secara konsisten telah menyuarakan keprihatinan dan mengeluarkan berbagai rekomendasi, dampaknya masih terbatas akibat resistensi politik India dan penggunaan dalih kedaulatan nasional.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak efektifnya implementasi CEDAW di Kashmir berkontribusi terhadap berlanjutnya impunitas dan pelanggaran hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar India mereformasi atau mencabut AFSPA, membentuk mekanisme investigasi independen, serta meningkatkan kerja sama dengan badan-badan internasional guna menjamin keadilan dan perlindungan bagi perempuan di wilayah yang terdampak konflik.

The prolonged armed conflict in Kashmir has resulted in widespread human rights violations, particularly targeting women who have become victims of sexual harassment, rape, and gender-based violence. Despite India’s ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) in 1993, the implementation of this convention in Kashmir remains inadequateDue to the Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA), many of the criminals, especially security forces personnel, continue to operate with impunity, obstructing victim justice and accountability. This research aims to examine whether law enforcement practices in Kashmir comply with the principles set out in CEDAW and to analyze the role of international institutions such as the United Nations and the CEDAW Committee in supervising India’s fulfillment of its obligations. The study adopts a normative juridical approach, focusing on secondary data derived from international conventions, human rights reports, and academic sources related to Gender-Based Violance (GBV) and international law. The findings indicate that India has not fully implemented its commitments under CEDAW, as reflected in weak enforcement, lack of legal protection, and the absence of justice for victims of sexual violence in conflict areas. Although the United Nations (UN), Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), and CEDAW Committee have consistently raised concerns and issued recommendations, their impact remains limited due to India’s political resistance and invocation of national sovereignty. This study concludes that the ineffective implementation of CEDAW in Kashmir contributes to ongoing impunity and violations of women’s rights. It recommends that India reform or repeal AFSPA, establish independent investigative mechanisms, and enhance cooperation with international bodies to ensure justice and protection for women in conflict-affected regions.