Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Implementasi Qanun Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh mengamanatkan penyediaan minimal 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Namun, data menunjukkan bahwa RTH publik hanya mencapai 14,33% dan RTH privat 18,51%, dengan penurunan RTH privat sebesar 375,869 ha dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontrol elit politik dan korporasi dalam implementasi Qanun RTRW Kota Banda Aceh yang berkaitan dengan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Street-Level Bureaucrats yang dikembangkan oleh Michael Lipsky (1980) untuk memahami bagaimana birokrat pelaksana di tingkat teknis memiliki diskresi dalam menjalankan kebijakan yang dapat dipengaruhi oleh tekanan politik dan kepentingan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol elit politik dan korporasi terhadap implementasi Qanun RTRW termanifestasi dalam empat bentuk utama: (1) pengawasan yang tidak optimal, (2) penerapan sanksi yang tidak konsisten, (3) mekanisme perizinan yang secara legal membenarkan alih fungsi RTH untuk kepentingan ekonomi, dan (4) pola relasi mutualistik antara elit politik dan pengusaha yang menguntungkan kedua belah pihak. Lemahnya pengawasan, inkonsistensi penerapan sanksi, serta dominasi mekanisme perizinan yang berpihak pada kepentingan ekonomi memperkuat posisi elit politik dan korporasi dalam mengendalikan arah pembangunan kota. Dengan demikian, berkurangnya RTH di Kota Banda Aceh bukan semata akibat kelemahan teknis birokrasi, melainkan hasil dari dominasi kepentingan politik-ekonomi yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas sekunder.

Kata Kunci : Implementasi, RTRW, Ruang Terrbuka Hijau

ABSTRACT The implementation of Qanun Number 02 of 2018 concerning the Spatial Planning (RTRW) of Banda Aceh City mandates the provision of a minimum of 30% Green Open Space (RTH), consisting of 20% public RTH and 10% private RTH. However, data reveals that public RTH only reaches 14.33% and private RTH 18.51%, with a decline in private RTH of 375.869 hectares over the past ten years. This phenomenon indicates a discrepancy between formal regulations and field implementation. This study aims to analyze the control of political elites and corporations in the implementation of Banda Aceh City's RTRW Qanun related to the decline of Green Open Space (RTH). This research employs the Street-Level Bureaucrats Implementation Theory developed by Michael Lipsky (1980) to understand how implementing bureaucrats at the technical level possess discretion in executing policies that can be influenced by political pressures and economic interests. This study constitutes qualitative research with a case study approach. The research findings demonstrate that the control of political elites and corporations over RTRW Qanun implementation manifests in four primary forms: (1) suboptimal supervision, (2) inconsistent application of sanctions, (3) licensing mechanisms that legally justify the conversion of RTH for economic interests, and (4) mutualistic relationship patterns between political elites and entrepreneurs that benefit both parties. Weak supervision, inconsistent enforcement of sanctions, and the dominance of licensing mechanisms favoring economic interests strengthen the position of political elites and corporations in controlling urban development direction. Consequently, the decline of RTH in Banda Aceh City is not merely attributable to technical bureaucratic weaknesses, but rather results from the dominance of political-economic interests that position environmental sustainability as a secondary priority. Keywords: Implementation, Spatial Planning, Green Open Space