<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="1710245">
 <titleInfo>
  <title>INDEPENDENSI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM MENGELUARKAN FATWA</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Nailis Wildany</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Hukum (S2)</publisher>
   <dateIssued>2026</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Theses</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>INDEPENDENSI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM MENGELUARKAN FATWA&#13;
Nailis Wildany &#13;
Husni**&#13;
Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir***&#13;
&#13;
ABSTRAK&#13;
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang memiliki peran strategis dalam pembentukan praktik hukum Islam di Indonesia melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya. Dalam perkembangannya, sejumlah fatwa MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan tertentu, sehingga menempatkan MUI pada posisi yang relevan dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, kajian akademik mengenai MUI hingga saat ini lebih banyak berfokus pada kedudukan fatwa sebagai produk hukum normatif atau pada relasi institusional antara MUI dan negara, tanpa secara memadai menganalisis independensi MUI sebagai lembaga fatwa dalam konteks relasi ketergantungan sumber daya dan kekuasaan. Akibatnya, posisi independensi MUI dalam proses penetapan dan perubahan fatwa belum dijelaskan secara sistematis dengan kerangka teoretis yang mampu membaca dinamika relasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis independensi MUI dalam penetapan fatwa ditinjau dari perspektif Resource Dependence Theory, dengan menempatkannya dalam konteks perbandingan pola otoritas keagamaan di negara lain sebagai penguat analisis. &#13;
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi MUI dalam mengeluarkan fatwa, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta landasan hukum yang mendasari perubahan fatwa. Selain itu, penelitian juga melakukan komparasi dengan lembaga keagamaan serupa di Thailand dan Pakistan, untuk memahami variasi mekanisme kelembagaan dan pola otoritas keagamaan di berbagai konteks negara. Komparasi ini dimaksudkan agar independensi normatif MUI dapat dipahami secara akademik dalam perspektif internasional, sekaligus memberikan gambaran perbandingan dengan lembaga serupa di negara lain.&#13;
Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data dianalisa menggunakan metode kualitatif dan dengan teknik analisis data preskriptif analisis.&#13;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI memiliki tingkat independensi yang tinggi, karena diversifikasi pendanaan membuatnya tidak sepenuhnya bergantung pada satu aktor eksternal sehingga ketidakseimbangan kekuasaan dapat diminimalkan. Faktor-faktor yang memengaruhi MUI dalam mengeluarkan fatwa meliputi relasi dengan pemerintah, ekspektasi publik, serta dinamika internal organisasi. Selain itu, perubahan fatwa MUI dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kondisi sosial, yang berimplikasi pada perubahan ‘illat hukum atau hilangnya unsur kedaruratan (ḍarūrah), sehingga menuntut dilakukannya penyesuaian fatwa tanpa keluar dari kerangka maqashid syari’ah. &#13;
Diharapkan agar MUI terus memperkuat independensinya khususnya dalam aspek pendanaan. Upaya menjaga keberagaman sumber pembiayaan perlu dipertahankan agar MUI tidak bergantung pada satu pihak tunggal. Juga diharapkan agar pemerintah terus menempatkan MUI sebagai mitra strategis yang tetap memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsi keagamaannya.&#13;
&#13;
Kata Kunci: Majelis Ulama Indonesia, Independensi, Perubahan Fatwa &#13;
&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>1710245</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2026-01-23 15:54:30</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2026-01-23 15:57:48</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>