KHAURA NABILA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026

Skripsi

Dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan oleh karena itu harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, akan tetapi dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian kerja sering tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja pada usaha kafe di Kecamatan Darul Imarah, menguraikan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam hubungan kerja, serta menjelaskan upaya penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pengusaha serta pekerja di beberapa kafe, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja di beberapa kafe di Kecamatan Darul Imarah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun isi perjanjian yang disepakati. Sebagian besar perjanjian masih dibuat secara lisan sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Bentuk perjanjian kerja, baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum. Bentuk wanprestasi yang ditemukan meliputi tindakan dari pihak pengusaha dan pekerja. Pengusaha melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran upah, tidak adanya perjanjian kerja tertulis, serta tidak terpenuhinya hak-hak normatif pekerja. Sementara itu, wanprestasi pekerja berupa ketidakhadiran tanpa izin, keterlambatan masuk kerja, dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai standar. Upaya penyelesaian masih bersifat nonlitigasi melalui teguran, peringatan, hingga pemberhentian kerja. Disarankan agar pengusaha membuat perjanjian kerja secara tertulis agar hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi, diperlukan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja serta diskusi berkala mengenai isi perjanjian. Jika penyelesaian secara nonlitigasi tidak mencapai hasil, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1709993 2026-01-22 21:07:13 2026-01-23 09:37:31 machine generated