Abdur Rafi Aqil Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026 id Indonesia

Skripsi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya sengketa wanprestasi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, sebagaimana tergambar dalam perkara jual beli dua unit bus yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi pembeli karena tidak diserahkannya dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 457/PDT/2023/PT Sby dalam memutus sengketa wanprestasi serta apakah putusan tersebut telah mencerminkan tujuan hukum berupa keadilan dan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara wanprestasi serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus melalui kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 824/Pdt.G/2022/PN.Sby, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 457/PDT/2023/PT Sby, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2907 K/Pdt/2024, dipadukan dengan doktrin hukum dan ketentuan KUH Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya mengabulkan eksepsi error in persona dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, namun pertimbangan tersebut lebih menonjolkan aspek formal tanpa menggali fakta konkrit mengenai keterlibatan para tergugat dan pemenuhan prestasi, sehingga mengabaikan keadilan substantif. Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan menyatakan para tergugat telah wanprestasi, yang sejalan dengan prinsip pacta sunt servanda dan asas perlindungan terhadap pihak beritikad baik. Oleh karena itu, disarankan agar hakim dalam menangani sengketa wanprestasi mempertimbangkan keseimbangan antara aspek prosedural dan keadilan substantif untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan. DEFAULT COURTS (LAW) BANKCRUPTY - LAW 346.078 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1709979 2026-01-22 17:59:04 2026-03-05 09:43:49 machine generated