Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, United Nations Children’s Fund (Unicef) memiliki peran penting dalam mendukung advokasi, bantuan teknis, penguatan kapasitas, dan penyediaan layanan untuk membantu pemerintah negara-negara dalam memenuhi tugas agar melindungi hak hak tiap anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada tanggal 25 Agustus 1990, Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Masuk melalui Memorendum of Understanding, Unicef berkontribusi hingga masuk ke Provinsi Aceh. Kehadiran Unicef di dorong oleh kekosongan hukum, karena pada kenyataannya, masih banyak anak anak yang belum mendapatkan haknya, terlebih lagi sebagai seorang anak yatim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum UNICEF di Indonesia, dan peran UNICEF dalam hal memfasilitasi dan mengadvokasi terkait pengawasan perwalian anak di Baitul Mal Aceh sesuai dengan regulasi Qanun Baitul Mal No 3 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2024.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum dengan metode penelitian pustaka, sehingga penelitian ini di lakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka atau data sekunder.

Unicef Aceh berperan penting dalam mengatasi masalah anak, seperti kemiskinan, stunting, kesehatan dan kekerasan, dimana hal ini memperkuat sistem perwalian anak di Aceh melalui penguatan kapasitas, penyempurnaan regulasi, serta perlindungan hukum berbasis komunitas. Peran ini diwujudkan melalui kemitraan strategis dengan Baitul Mal Aceh dan ICAIOS, yang berfokus pada pengawasan perwalian anak yatim, isu yang dipicu oleh kekosongan aturan pengawasan setelah penetapan perwalian oleh Mahkamah Syar'iyah. Kerja sama ini, yang dimulai pada tahun 2023, menghasilkan penyusunan draf peraturan tentang tata cara pengawasan perwalian anak sesuai amanat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, serta telah diuji coba di berbagai tingkatan untuk mendukung pengesahan regulasi yang lebih baik.

Pemerintah Aceh disarankan agar segera mengesahkan regulasi turunan, baik Qanun maupun Peraturan Gubernur terkait pengawasan perwalian untuk mengatasi kekosongan hukum. Baitul Mal Aceh perlu menstandardisasi panduan, mendigitalisasi pelaporan, dan meningkatkan kapasitas SDM. UNICEF disarankan untuk fokus pada implementasi dan melakukan kajian dampak jangka panjang.

Based on the Convention on the Rights of the Child, the United Nations Children’s Fund (UNICEF) plays an important role in supporting advocacy, technical assistance, capacity building, and service provision to assist governments in fulfilling their obligations to protect the rights of every child worldwide, including in Indonesia. On 25 August 1990, Indonesia officially ratified the Convention on the Rights of the Child through Presidential Decree Number 36 of 1990. Through a Memorandum of Understanding, UNICEF extended its contributions to the Province of Aceh. The presence of UNICEF is driven by legal gaps, as in practice many children have not yet fully enjoyed their rights, particularly orphaned children. This study aims to analyze the legal basis of UNICEF in Indonesia, as well as its role in facilitating and advocating for the supervision of child guardianship at the Aceh Baitul Mal in accordance with Qanun Baitul Mal Number 3 of 2021 and Minister of Social Affairs Regulation Number 7 of 2024. This research employs a normative juridical approach, namely legal research based on library methods, conducted through the collection and analysis of secondary legal materials. UNICEF Aceh plays a significant role in addressing child-related issues such as poverty, stunting, health, and violence. These efforts strengthen the child guardianship system in Aceh through capacity building, regulatory refinement, and community-based legal protection. This role is implemented through strategic partnerships with the Aceh Baitul Mal and the Indonesian Center for Aceh Islamic and Sharia Studies (ICAIOS), focusing on the supervision of guardianship for orphaned children. This issue arises from the absence of regulatory provisions governing guardianship supervision following the appointment of guardians by the Sharia Court (Mahkamah Syar’iyah). The collaboration, initiated in 2023, resulted in the drafting of regulations on procedures for guardianship supervision as mandated by Aceh Qanun Number 10 of 2018, which have been pilot-tested at various levels to support the enactment of more comprehensive and effective regulations. The Aceh Government is advised to promptly enact implementing regulations, either in the form of Qanun or Governor Regulations, concerning guardianship supervision to address the existing legal vacuum. The Aceh Baitul Mal is encouraged to standardize guidelines, digitalize reporting systems, and enhance human resource capacity. UNICEF is recommended to focus on implementation and conduct long-term impact assessments.