Eva Rahmatiya Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026

Skripsi

Isu pelanggaran HAM atas diskriminasi berdasarkan gender yang melibatkan atlet perempuan dengan Perbedaan Perkembangan Seksual (DSD) menjadi topik kontroversial dalam hukum olahraga internasional. Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), memiliki yurisdiksi yang bersifat kontraktual sebagaimana diatur oleh aturan prosedural pasal R27 Kode CAS. Namun, perjanjian arbitrase ini mengakibatkan CAS juga harus menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya dalam kasus Dutee Chand dan Caster Semenya. Masalah kuncinya adalah legitimasi yurisdiksi CAS sebagai lembaga swasta untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan proporsionalitas pembatasan hak individu tersebut. Penelitian ini mengkaji dasar hukum yurisdiksi CAS dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang melibatkan atlet perempuan dengan DSD dan untuk mengidentifikasi pembenaran pembatasan hak asasi manusia atlet perempuan di bawah doktrin proporsionalitas. Penelitian ini menggunakan metodologi doktrinal, memanfaatkan pendekatan hukum dan hukum kasus, didukung oleh penelitian perpustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengevaluasi hukum yang relevan untuk membangun kesimpulan preskriptif. Temuan ini menunjukkan bahwa CAS memiliki yurisdiksi hukum yang sah untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan atlet wanita dengan DSD, karena berfungsi sebagai badan arbitrase internasional yang diakui oleh Badan Pengatur Olahraga (SGB), Pengadilan Federal Swiss (SFT), dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR). Namun, terlepas dari pengakuan ini, penerapan yurisdiksi CAS berdasarkan pasal R27 Kode CAS tetap tidak memadai untuk memastikan perlindungan penuh hak asasi manusia. Penerapan doktrin proporsionalitas dalam kasus-kasus seperti Caster Semenya dan Dutee Chand menunjukkan inkonsistensi, terutama dalam menilai kebutuhan dan tahap proporsionalitas yang ketat. Ini menunjukkan bahwa keputusan CAS belum mencapai keseimbangan yang tepat antara keadilan kompetitif dan perlindungan hak asasi manusia. Rekomendasinya adalah CAS untuk mereformasi dengan membuat divisi baru "Divisi Hak Asasi Manusia CAS" untuk mengadili kasus diskriminasi dan hak asasi manusia dan merevisi pasal R27 Kode Hukum CAS dengan menambahkan klausul eksplisit bahwa CAS berwenang untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang timbul dalam konteks olahraga. CAS juga harus menambahkan persyaratan kompetensi hak asasi manusia internasional dalam proses seleksi arbiter, serta pelatihan wajib tentang hak asasi manusia substantif. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1709807 2026-01-22 13:28:37 2026-01-22 14:43:42 machine generated