45K/PDT.SUS-PAILIT/2025 TERKAIT KEDUDUKAN DANA KERJA SAMA OPERASI DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN CHASMAL HAQIQI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026

Skripsi

Kasus kepailitan PT Istaka Karya (Persero) menjadi sorotan ketika tim kurator perusahaan tersebut menggugat PT Kencana Alam Putra dan Bank Mandiri atas dana Kerja Sama Operasi (KSO) yang diblokir. Dana sebesar Rp1,62 miliar yang tersimpan di rekening bersama dinilai kurator sebagai bagian dari boedel pailit yang harus dibagikan kepada para kreditur. Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 45K/Pdt.Sus-Pailit/2025 menegaskan bahwa dana KSO bukan bagian dari harta pailit, melainkan aset bersama yang terpisah berdasarkan Pasal 12 perjanjian KSO dan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Putusan ini menimbulkan perdebatan antara perlindungan kepastian hukum bagi para pihak dan rasa keadilan bagi kreditur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap kedudukan dana kerja sama operasi (KSO) dalam penyelesaian kepailitan serta mengkaji penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusan majelis hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan norma hukum dan asas-asas yang digunakan dalam putusan, serta menilai kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Tim Kurator PT Istaka Karya (Persero) dengan menegaskan bahwa dana KSO tidak termasuk dalam boedel pailit karena bersifat kolektif dan dikelola bersama berdasarkan perjanjian kerja sama. Putusan ini telah mencerminkan asas kepastian hukum dan kemanfaatan dengan melindungi struktur hukum kerja sama yang disepakati. Disarankan adanya pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kedudukan dana KSO dalam kepailitan. Penegasan tersebut diperlukan untuk mencegah perbedaan penafsiran dalam praktik. Selain itu, perjanjian KSO perlu memuat klausula yang jelas mengenai akibat hukum kepailitan salah satu pihak. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang lebih seimbang bagi kepentingan para pihak, khususnya kreditur. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1709721 2026-01-22 10:35:01 2026-01-22 10:41:41 machine generated