NADIA SYIFA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026 id Indonesia

Skripsi

Pasal 4 hurfuf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan Pasal 7 huruf g mewajibkan pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Namun pada realitanya, Produk makanan/minuman yang dijual melalui layanan Grabfood di Banda Aceh masih tidak sesuai dengan deskripsi produk, sehingga menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap ketidaksesuaian produk makanan/minuman pada media layanan Grabfood dan menjelaskan faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian produk makanan/minuman yang dijual melalui media layanan Grabfood. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan, didukung juga dengan melakukan penelitian secara kepustakaan yang didapatkan dengan melakukan penelusuran data-data melalui pengkajian terhadap literatur-literatur akademis dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan konsumen belum maksimal, yang dibuktikan dengan masih terdapat ketidaksesuaian produk yang diterima oleh konsumen pada layanan Grabfood seperti komponen produk tidak lengkap, produk berbeda dengan tampilan dan lain-lain. Namun, Grab telah menyediakan layanan pengaduan konsumen dan akan memberikan kompensasi kepada konsumen apabila aduan tersebut terbukti adanya pelanggaran oleh merchant yang bekerja sama dengan Grabfood.. Ketidaksesuaian produk terjadi dikarenakan kelalaian merchant dalam memenuhi pesanan, kelalaian dari konsumen dalam menyetujui perikatan dengan pelaku usaha, sistem verifikasi produk grabfood yang idak optimal, dan lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, khususunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh terhadap praktik perdagangan secara daring Disarankan kepada konsumen untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi dengan memahami terhadap aturan-aturan perlindungan konsumen, sehingga bisa lebih jeli dengan ketentuan dan spesifikasi yang diprasyaratkan. Merchant juga harus memberikan deskripsi produk yang aktual dan sesuai dengan produk yang akan diperjualbelikan. Grab harus melakukan penguatan dan penyempurnaan terhadap sistem pengaduan dan verifikasi informasi produk dan menjamin kompensasi yang adil bagi konsumen. Pemerintah Kota Banda Aceh , khususnya Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh wajib memperkuat sistem pengawasan terhadap peredaran makanan/minuman secara daring, termasuk pada Grabfood. CONSUMER PROTECTION - LAW 343.071 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1709595 2026-01-21 16:58:41 2026-01-22 15:34:14 machine generated