Electronic Theses and Dissertation

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan suatu kebijakan publik setelah disetujui oleh lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebuah kebijakan. Program Aceh Caroeng merupakan salah satu implementasi kebijakan pemerintah Aceh yang difokuskan pada penguatan kapasitas masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi lokal guna menciptakan stabilitas dan perdamaian berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kelemahan implementasi kebijakan Program Aceh Caroeng bagi masyarakat pascakonflik di Pidie, serta hambatan yang dihadapi Pemerintah Aceh dalam implementasi program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori kebijakan pendidikan dan konsep program Aceh caroeng. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi serta relasi antara pemerintah daerah dan provinsi sehingga menyebabkan kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, dan kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai sehingga menimbulkan hambatan birokrasi, konflik kepentingan, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Pemerintah Aceh melalui BKPSDM Pidie diharapkan bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) melalui peningkatan sosialisasi program, penguatan koordinasi antarinstansi, serta penyediaan anggaran yang memadai untuk keberlanjutan program.
Kata kunci: Program Aceh Caroeng, Pemerintah Aceh, Pasca Konflik Pidie, Rekonsiliasi Sosial

Policy implementation is the process of executing a public policy after it has been approved by an institution with the aim of realizing the objectives and targets of that policy. The Aceh Caroeng Program is one of the Aceh government's policy implementations that focuses on strengthening community capacity and empowering the local economy in order to create stability and sustainable peace. This study aims to identify the factors contributing to the success and weaknesses of the Aceh Caroeng Program policy implementation for post-conflict communities in Pidie, as well as the obstacles faced by the Aceh government in implementing the program. This study uses a descriptive qualitative approach using educational policy theory and the concept of the Aceh Caroeng program. The results of the study show that the lack of communication and relations between the local and provincial governments has led to a lack of socialization, budget constraints, and inadequate human resource capacity, resulting in bureaucratic obstacles, conflicts of interest, and difficult geographical conditions. The Aceh government, through BKPSDM Pidie, is expected to improve the quality of human resources (HR) by increasing program socialization, strengthening inter-agency coordination, and providing adequate budgets for program sustainability. Keywords: Aceh Caroeng Program, Aceh Government, Post-Conflict Pidie, Social Reconciliation