Electronic Theses and Dissertation

Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 91, mengatur bahwa barang bukti narkotika yang telah disita wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Selain itu, Pasal 39 dan Pasal 44 KUHAP menegaskan bahwa benda sitaan negara harus disimpan dengan aman sebelum dimusnahkan sesuai ketentuan hukum. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan pemusnahan, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta keterbatasan fasilitas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal dan realitas pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa alasan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dilakukan oleh BNN, menganalisis pelaksanaan prosedur pemusnahan di BNN Provinsi Aceh, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul beserta upaya yang ditempuh untuk mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta mengumpulkan data lapangan melalui wawancara dengan pegawai BNNP Aceh. Pendekatan ini digunakan untuk menghubungkan antara norma hukum tertulis dan pelaksanaan nyata di lapangan guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum dalam pemusnahan barang bukti narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNNP Aceh telah melaksanakan pemusnahan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang berdasarkan Pasal 91 UU Narkotika. Pemusnahan dilakukan melalui metode pembakaran atau pencampuran bahan kimia dan disaksikan oleh perwakilan kejaksaan, pengadilan, BPOM, serta masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukan hambatan seperti keterbatasan sarana, kurangnya koordinasi lintas lembaga, dan kendala administrasi yang menghambat efektivitas pelaksanaan.

Saran dari penelitian ini adalah agar BNN memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, meningkatkan pengawasan internal, serta memperbaiki sistem administrasi dan fasilitas pemusnahan. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas serta mendukung efektivitas pemberantasan narkotika di Indonesia.

The Republic of Indonesia, through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, particularly Article 91, stipulates that seized narcotics evidence must be destroyed no later than seven days after it is designated for destruction by the Head of the District Prosecutor’s Office. Furthermore, Articles 39 and 44 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) emphasize that state-seized objects must be safely stored prior to destruction in accordance with applicable legal provisions. However, implementation in practice still encounters various obstacles, such as delays in destruction, weak inter-agency coordination, and limited facilities. These circumstances indicate a gap between the ideal legal provisions and their actual implementation. This research aims to examine the reasons why the destruction of narcotics crime evidence is carried out by the National Narcotics Agency (BNN), analyze the implementation of destruction procedures at the Aceh Provincial National Narcotics Agency (BNNP Aceh), and identify the obstacles encountered along with the efforts undertaken to address them. This study employs a juridical-empirical method, namely by reviewing the applicable legal provisions and collecting field data through interviews with officers of BNNP Aceh. This approach is used to connect written legal norms with their practical implementation in the field in order to obtain a comprehensive picture of the effectiveness of law enforcement in the destruction of narcotics evidence. The results of the study indicate that BNNP Aceh has carried out destruction measures in accordance with Law Number 35 of 2009, particularly Article 91 of the Narcotics Law. The destruction is conducted through incineration or chemical dissolution and is witnessed by representatives of the prosecutor’s office, the court, the National Agency for Drug and Food Control (BPOM), as well as members of the public. Nevertheless, several obstacles are still encountered, including limited facilities, insufficient inter-agency coordination, and administrative constraints that hinder effective implementation. The study recommends that BNN strengthen coordination with relevant institutions, enhance internal supervision, and improve administrative systems and destruction facilities. These efforts are expected to ensure that the destruction of narcotics evidence is carried out in accordance with the principles of legal certainty, transparency, and accountability, thereby supporting the effectiveness of narcotics eradication efforts in Indonesia.