Siti Mirilda Putri Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026 id Indonesia

Dissertation

ABSTRAK Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan merumuskan segala pengaturan (regelendaad), kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudendaad) terhadap perolehan hak milik atas tanah kepada perseorangan. Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA Juncto Pasal 21 ayat (2) UUPA didapati adanya pembatasan hak milik atas tanah terhadap orang asing sehingga terdapat perbedaan perlakuan antara warga negara indonesia dan warga negara asing dalam kepemilikan hak atas tanah. Adanya ketentuan tersebut masih menimbulkan persoalan hukum bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran terutama mengenai status harta kekayaan dalam perkawinan baik harta bawaan atau harta Bersama disamping itu persoalan hukum lainnya adanya legal gap terkait jatuh tempo pelepasan hak atas tanah antara UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UUPA. Disamping itu juga memiliki implikasi yuridis lainnya terkait beneficial owner dalam pemanfaatan hak milik atas tanah meskipun telah dilaksanakannya perjanjian kawin. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan menjelaskan kontruksi hukum tanah nasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilikan dan pemanfaataan hak atas tanah dalam perkawinan campuran di Indonesia. Kemudian untuk menganalisis dan menjelaskan alasan-alasan diperlukannya rekontruksi perlindungan hukum terhadap pemilikan dan pemanfaataan hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran di Indonesia dan terakhir untuk Menguraikan dan menjelaskan kerangka perlindungan hukum yang seharusnya berlaku terhadap pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah dalam perkawinan campuran di Indonesia. Metodelogi penelitian yang digunakan untuk mengulas isu dalam penelitian ini memakai metode penelitian yuridis-normatif. Tahapan penelitiannya adalah dengan mengutamakan studi kepustakaan yang berbasis pada bahan hukum primer, sekunder serta juga bahan non hukum. Analisis hukum dilakukan secara preskriptif-evaluatif dengan menggunakan model intepretasi (penafsiran) gramatikal, historis, autentik, sistematis, dan sosiologis dan untuk data wawancara akan dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran diwujudkan melalui rekonstruksi nilai hukum dan rekonstruksi yuridis, dalam hal rekonstruksi nilai yaitu dengan menafsirkan asas nasionalitas tidak hanya secara formal sebagai pembatasan subjek pemegang sertifikat, tetapi juga secara substantif sebagai larangan penguasaan efektif oleh Warga Negara Asing, meskipun tanah tersebut secara administratif terdaftar atas nama Warga Negara Indonesia. Karena dalam praktik sering ditemukan tanah dan bangunan didaftarkan atas nama pasangan WNI untuk menghindari pembatasan kepemilikan oleh WNA, sementara manfaat ekonomis dan pengendalian nyata atas aset tersebut justru berada di tangan pihak asing. Selanjutnya berkaitan dengan rekonstruksi yuridis yaitu dengan melakukan penyelarasan Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Pokok Agraria, pemanfaatan Hak Milik atas tanah dalam perkawinan campuran, peningkatan pengawasan terhadap penguasaan tanah dalam pada perkawinan campuran, pengembangan konsep perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran melalui pengaturan harta bersama, dan terakhir perwujudan hukum perkawinan campuran dalam Rancangan Undang Undang Hukum Perdata Internasional. Pemerintah perlu merumuskan norma hukum yang menerapkan prinsip perlakuan yang sama terhadap seluruh bentuk perkawinan campuran, baik tercatat maupun tidak tercatat, dalam kaitannya dengan penguasaan hak milik atas tanah, dengan menggeser pendekatan pengaturan dari administratif-formal menuju pendekatan substantif. Pengaturan tersebut perlu diikuti dengan penguatan kewenangan instansi pertanahan, keimigrasian, dan perpajakan untuk menilai hubungan hukum secara nyata berdasarkan indikator penguasaan, pemanfaatan ekonomi, dan pengendalian efektif atas tanah, sehingga asas nasionalitas dapat diterapkan secara konsisten dan mencegah praktik penyelundupan hukum. Di sisi lain, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada pendekatan normatif-konseptual, sehingga membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif melalui pendekatan empiris, komparatif, atau interdisipliner guna memperkaya pengembangan ilmu hukum dan perumusan kebijakan hukum di Indonesia. Kata Kunci : Hak Milik Atas Tanah; Harta Bersama; Perkawinan Campuran; Perjanjian Kawin LAND - PROPERTY LAW LAND TENURE - LAW 346.043 2 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1707939 2026-01-12 09:45:29 2026-01-12 10:51:37 machine generated