FARHAN BANGSAWAN RIDWAN Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2026 id Indonesia

Skripsi

Penelitian ini didasari oleh pentingnya kehalalan produk bagi konsumen di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan bagi semua produk yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal, selain itu Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) melarang pelaku usaha mengedarkan produk yang tidak sesuai ketentuan halal. Namun, di Kabupaten Muaro Jambi masih banyak pelaku usaha mikro yang belum memenuhi kewajiban tersebut sehingga menimbulkan persoalan perlindungan hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha mikro dalam melaksanakan Sistem Jaminan Produk Halal untuk melindungi hak konsumen, untuk menjelaskan pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal dalam memastikan kepatuhan peredaran dan perdagangan produk halal di Kabupaten Muaro Jambi, serta untuk mengetahui dan menjelaskan berbagai faktor tantangan dan hambatan yang dialami pelaku usaha mikro dalam melaksanakan Sistem Jaminan Produk Halal di Kabupaten Muaro Jambi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha mikro dalam Pelaksanaan SJPH di Kabupaten Muaro Jambi masih terkendala dalam hal konsistensi untuk berproduksi sesuai ketentuan halal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sosialisasi dari Satgas Halal dan lembaga terkait masih berupa himbauan kepada pelaku usaha mikro untuk mengurus sertifikat halal. Faktor utama yang menghambatan pelaksanaan SJPH di Kabupaten Muaro Jambi adalah masih minimnya sosialisasi secara merata dan kurangnya pendampingan oleh Satgas Halal dan lembaga terkait kepada pelaku usaha mikro makanan dan minuman. Disarankan agar pelaku usaha mikro makanan dan minuman di Kabupaten Muaro Jambi lebih konsisten dan bertanggung jawab dalam menerapkan SJPH pada setiap kegiatan usahanya. Disarankan kepada pihak Satgas Halal Kabupaten Muaro Jambi untuk dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan terhadap kewajiban pelaksanaan SJPH kepada pelaku usaha mikro dan masyarakat umum. Disarankan kepada Pihak Satgas Halal untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait dalam memberikan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada para pelaku usaha mikro guna mendorong kepatuhan terhadap SJPH. CONSUMER PROTECTION - LAW 343.071 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1707911 2026-01-09 16:24:01 2026-01-09 16:51:00 machine generated