Jibran Mahesi Purnama Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2025 en English

Skripsi

Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI) memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan banyak negara menggunakan instrumen fiskal seperti kebijakan tax holiday untuk menarik investor. Indonesia dan Singapura sama-sama menerapkan kebijakan tax holiday yang ditujukan bagi industri pionir guna meningkatkan arus FDI. Namun demikian, meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya regulatif, Singapura secara konsisten melampaui Indonesia dalam daya saing investasi dan kinerja FDI. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum komparatif terhadap kerangka legislasi dan kelembagaan yang mengatur kebijakan tax holiday di Indonesia dan Singapura melalui perspektif evaluatif United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Investment Policy Framework for Sustainable Development (IPFSD) dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Penelitian ini mengkaji inkonsistensi hukum dan kebijakan antara rezim tax holiday Indonesia yang bersifat rule-based dan model Singapura yang berbasis diskresi, serta penerapan prinsip non-diskriminasi yang mencakup standar National Treatment (NT) dan Most-Favoured-Nation (MFN) dalam kerangka insentif perpajakan kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan perspektif ekonomi serta pendekatan perbandingan hukum mikro. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer, literatur akademik, dan instrumen hukum investasi internasional. Melalui penafsiran doktrinal dan evaluasi komparatif, penelitian ini menilai sejauh mana kerangka kebijakan masing-masing negara selaras dengan standar hukum internasional, khususnya UNCTAD IPFSD dan ACIA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel, berbasis merit, dan netral secara sektoral, dengan memberikan ruang diskresi administratif kepada otoritas yang berwenang serta mengakui skema pembiayaan asing, sehingga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Sebaliknya, Indonesia mempertahankan kerangka kerja yang kaku dan berbasis aturan, yang membatasi kelayakan tax holiday hanya pada perusahaan yang baru didirikan serta menetapkan ambang batas modal yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung dan menurunkan tingkat inklusivitas investor. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia meningkatkan fleksibilitas, transparansi, dan inklusivitas rezim tax holiday dengan mengadopsi kriteria kelayakan berbasis kinerja, membuka peluang pemberian insentif bagi reinvestasi oleh perusahaan yang telah beroperasi, serta mengkodifikasikan secara eksplisit prinsip National Treatment dan Most-Favoured-Nation dalam hukum nasional guna meningkatkan daya saing dan kepastian hukum bagi arus FDI yang berkelanjutan. TAXES - LAW 343.04 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1707379 2025-12-30 15:09:30 2025-12-31 11:18:52 machine generated