Ioshah Raseuki Mukhlis Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Theses

Berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Peranan serta keberadaan sarak opat dalam masyarakat telah diatur dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo yang menyatakan bahwa sarak opat merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat dengan sistem penyelesaian musyawarah untuk mufakat (non-litigasi) namun dalam penerapannya kewenangan sarak opat tidak terlaksana karena saat ini masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa melalui peradilan umum (litigasi). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis kewenangan sarak opat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Aceh Tengah, efektivitas sarak opat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Aceh Tengah serta kekuatan hukum dari keputusan sarak opat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, data diperoleh melalui sumber data primer yaitu penelitian lapangan dan sumber data sekunder yaitu penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan memaparkan hasil penelitian lapangan (data primer) dan dikaitkan dengan penelitian kepustakaan (data sekunder). Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan sarak opat dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Aceh Tengah dirumuskan dalam bentuk bahwa penegak hukum harus memberikan kesempatan bagi lembaga peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa di tingkat kampung namun aturan ini tidak terlaksana karena aparat penegak hukum tidak memberikan kesempatan penyelesaian sengketa kepada sarak opat dan langsung mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Efektivitas sarak opat dalam masyarakat sudah dapat dikategorikan baik namun terjadi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya yaitu pemahaman sarak opat terhadap hukum adat, belum ada peraturan tentang penyelesaian sengketa pertanahan melalui sarak opat, globalisasi dan perkembangan zaman serta kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat. Kekuatan hukum dari keputusan sarak opat berlaku layaknya perjanjian antara kedua belah pihak dan hanya mengikat apabila kedua belah pihak setuju untuk tunduk para keputusan sarak opat tersebut. Disarankan kepada kepada aparat penegak hukum agar tetap memberikan kesempatan bagi lembaga peradilan adat/ sarak opat untuk menyelesaikan sengketa terlebih dahulu secara adat. Disarankan agar dilaksanakan pemberdayaan dan pengayaan adat terhadap sarak opat sehingga tercipta aparat penegak hukum yang memahami hukum adat dan kemampuan dalam penyelesaian masalah. Sarak opat juga harus melakukan pengarsipan dan register terhadap sengketa-sengketa yang terjadi agar dapat ditinjau sejauh mana efektivitas sarak opat dalam penyelesaian sengketa sehingga dapat dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem penyelesaian sengketa yang belum maksimal. Disarankan kepada masyarakat agar melakukan perbuatan hukum lain terhadap tanah miliknya dengan keputusan sarak opat sebagai alas hak guna menjamin kepastian hukum terhadap tanah tersebut CUSTOMARY LAW 340.5 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1707353 2025-12-30 06:53:35 2025-12-30 15:18:31 machine generated