Electronic Theses and Dissertation

Penolakan vaksinasi di kalangan ulama Aceh menjadi tantangan penting bagi keberhasilan program imunisasi di wilayah yang religius, khususnya Banda Aceh dan Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor sosial dan religius yang membentuk persepsi dan sikap ulama terhadap vaksinasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap sebelas ulama di Banda Aceh dan Aceh Besar, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan vaksinasi dipengaruhi secara signifikan oleh faktor sosial, seperti norma masyarakat, tekanan komunitas, dan kepercayaan terhadap tokoh agama, serta faktor religius, terutama pemahaman fiqih yang menegaskan bahwa vaksin yang haram hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat (ad-dharuratu tubihul mahdhurat) dan ketidakjelasan status kehalalannya. Keterbatasan komunikasi antara ulama dan ahli medis turut memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian (ihtiyat) dalam pengambilan keputusan vaksinasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor sosial dan religius menjadi determinan utama dalam membentuk sikap penolakan atau penerimaan vaksinasi di kalangan ulama Aceh, sehingga keberhasilan program vaksinasi membutuhkan strategi komunikasi yang melibatkan tokoh agama serta penjelasan yang jelas terkait status kehalalan dan urgensi medis vaksin.

Vaccine refusal among Acehnese ulama presents a significant challenge to the success of immunization programs in religiously devout areas, particularly Banda Aceh and Aceh Besar. This study aims to explore the social and religious factors shaping ulama perceptions and attitudes toward vaccination. A qualitative case study method was employed, using in-depth interviews with eleven ulama from Banda Aceh and Aceh Besar, followed by thematic analysis. The findings indicate that vaccine refusal is significantly influenced by social factors, such as community norms, peer pressure, and trust in religious leaders, as well as religious factors, particularly fiqih interpretations stating that vaccines considered haram are only permissible under emergency conditions (ad-dharuratu tubihul mahdhurat) and when halal status is unclear. Limited communication between ulama and medical experts further reinforces the application of the precautionary principle (ihtiyat) in vaccination decisions. The study concludes that social and religious factors are key determinants in shaping vaccine acceptance or refusal among Acehnese ulama, suggesting that successful vaccination programs require strategies that actively involve religious leaders and provide clear explanations regarding vaccine halal status and medical necessity.