Sabika Al Qarar Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 15 Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dilakukan uji materiil oleh MK dan MK menetapkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Kedua putusan ini, menjadi dasar hukum eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Adanya Putusan MK tersebut, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik terhadap kreditur maupun debitur. Ketidakpastian hukum tersebut terkait dengan eksekusi objek jaminan fidusia secara sah di Indonesia. Tujuan skripsi ini adalah, untuk menjelaskan eksekusi objek jaminan fidusia yang dikategorikan tidak sah di Indonesia, perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia, dan penyelesaian eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memperoleh data dengan studi kepustakaan serta studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, eksekusi objek jaminan fidusia dikatakan tidak sah jika tidak adanya pernyataan wanprestasi dari debitur dan debitur tidak menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia tersebut sesuai dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Debitur yang menjadi korban eksekusi objek jaminan fidusia secara tidak sah dapat diberikan perlindungan hukum preventif sesuai Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan jika debitur terbukti dan mengakui adanya wanprestasi, serta debitur juga mendapatkan perlindungan represif, di mana debitur dapat menggugat kreditur ke pengadilan negeri. Eksekusi objek jaminan fidusia secara sah harus dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri mengacu pada Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Dari hasil penelitian disarankan, kepada kreditur untuk menerapkan eksekusi objek jaminan fidusia yang mengacu pada Putusan MK. Pengadilan Negeri disarankan untuk menindak dengan tegas pelaku eksekusi objek jaminan secara paksa dan memberikan perlindungan terhadap debitur selaku pihak yang dirugikan. Serta, eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan melalui pengadilan negeri agar tetap terjaga keamanan dan keadilan bagi para pihak. FIDUCIARY TRUSTS 346.059 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1706461 2025-11-18 11:16:59 2025-11-19 12:01:28 machine generated