PENGARUH KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN ACEH BESAR | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

PENGARUH KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN ACEH BESAR


Pengarang

T. IBRAHIM - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

10009200020075

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Manajemen (S2) / PDDIKTI : 61101

Penerbit

Banda Aceh : Prog. Studi Magister Manajemen., 2013

Bahasa

Indonesia

No Classification

658.401 3

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan dan pembangunan mempunyai hubungan kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar selaku legislatif yang memiliki kewenangan legislasi, penganggaran, dan pengawasan, hubungan tersebut sebagai mitra kerja di dalam pemerintahan.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui adanya pengaruh kewenangan DPRK di Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar meliputi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar, pengumpulan data primer melalui instrumen penelitian yang berisikan pemyataan yang di beri nilai pada skala Libert dari I sampai 5, data di analisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian menyatakan bahwa koefisien regresi bemilai positif, artinya variabel bebas mempunyai kontribusi terhadap variabel terikat, koefisien korelasi (R) sebesar 0,861 artinya variabel legislasi, variabel penganggaran dan variabel pengawasan mempunyai korelasi cukup erat terhadap kinerja. Koefisien determinasi {R2) sebesar
0,741 artinya variabel legislasi, penganggaran dan pengawasan dapat menjelaskan kinerja sebesar 74,1 persen.
Disimpulkan terdapat pengaruh signifikan dari variabel legislasi, penganggaran dan pengawasan terhadap kinerja, disarankan untuk mengintensifkan pelaksanaan kewenangan DPRK demi terwujudnya kemakmuran rakyat.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK