Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Penerapan Qanun Jinayat sebagai wujud pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh
memiliki konsekuensi sosial yang signifikan terhadap pola perilaku masyarakat,
khususnya terkait peningkatan pernikahan dini. Qanun Jinayat yang mengatur
sanksi terhadap perbuatan seperti khalwat, ikhtilath, zina bertujuan untuk menjaga
moralitas dan ketertiban sosial. Namun, dalam praktiknya, qanun ini menimbulka n
tekanan sosial dan psikologis bagi keluarga dan individu yang terlibat dalam
pelanggaran syariat, pada akhirnya mendorong mereka untuk menikahkan anak-
anak mereka pada usia muda sebagai bentuk “penyelamatan aib” dan penghindara n
hukuman cambuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
penerapan Qanun Jinayat berkontribusi terhadap meningkatnya angka pernikahan
dini di Kota Banda Aceh serta memahami dinamika sosial, budaya, hukum yang
melingkupinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik
pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara dengan informa n
dari berbagai instansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara
penerapan sanksi dalam Qanun Jinayat dan keputusan keluarga untuk mempercepat
pernikahan anak-anak, terutama dalam kasus yang melibatkan khalwat atau
hubungan cinta yang telah berjalan lama. Banyak keluarga mengajukan dispensasi
kawin ke Mahkamah Syariah dengan alasan menjaga kehormatan dan mencegah
perzinahan, yang kemudian dikabulkan oleh hakim atas pertimbangan hukum Islam
dan prinsip kemaslahatan. Konsekuensi dari praktik ini adalah munculnya berbagai
permasalahan baru seperti ketidaksiapan emosional dan finansial pasangan muda,
meningkatnya angka putus sekolah, serta risiko kesehatan Reproduksi bagi
perempuan. kerangka teori fungsionalisme struktural, Qanun Jinayat berfungs i
sebagai alat kontrol sosial, namun juga menunjukkan adanya disfungsi berupa
konsekuensi tidak langsung berupa pernikahan dini. Oleh karena itu, penelitian ini
merekomendasikan perlunya pendekatan holistik yang tidak hanya menekankan
aspek hukuman, tetapi juga edukasi pra-nikah, penguatan peran keluarga,
pemberdayaan ekonomi, serta revisi kebijakan yang lebih adaptif terhadap
perlindungan hak anak.
Kata Kunci: Qanun Jinayat, pernikahan dini, Aceh, syariat Islam,
konsekuensi sosial, hukum Islam

ABSTRACT The implementation of the Qanun Jinayat as a manifestation of Islamic law enforcement in Aceh Province has significant social consequences on community behavior patterns, particularly concerning the rise in early marriage. The Qanun Jinayat, which stipulates punishments for actions such as khalwat (close proximity between unmarried couples), ikhtilath (mixing of sexes), and zina (adultery/fornication), aims to uphold morality and social order. However, in practice, this qanun exerts social and psychological pressure on families and individuals involved in violations of Islamic law, ultimately driving them to marry off their children at a young age as a means of "saving face" and avoiding the punishment of public caning. This study aims to analyze how the enforcement of the Qanun Jinayat contributes to the increasing rates of child marriage in Banda Aceh and to understand the surrounding social, cultural, and legal dynamics. Employing a qualitative approach, data were collected through observation, documentation, and interviews with informants from various institutions. The findings indicate a correlation between the implementation of punishments under the Qanun Jinayat and family decisions to hasten their children's marriages, especially in cases involving khalwat or longstanding romantic relationships. Many families file for marriage dispensation at the Mahkamah Syariah (Sharia Court), citing the need to preserve family honor and prevent zina, which is often granted by judges based on Islamic legal considerations and the principle of maslahah (public interest). This practice results in new challenges, such as the emotional and financial unpreparedness of young couples, increased school dropout rates, and reproductive health risks for young women. Within the framework of structural functionalism theory, the Qanun Jinayat functions as a tool of social control but also reveals dysfunctions in the form of unintended consequences such as early marriage. Therefore, this study recommends a holistic approach that not only emphasizes punitive aspects but also includes pre-marital education, strengthening of family roles, economic empowerment, and policy revisions that are more adaptive to child protection rights. Keywords: Qanun Jinayat, early marriage, Aceh, Islamic law, social consequences, Islamic jurispruden