Ulfa Maghfirah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala 2025 id Indonesia

Skripsi

Penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan fokus pada penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan perkotaan. Kehadiran PKL yang menggunakan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan sering kali menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan kenyamanan lingkungan. Meskipun Qanun ini telah merumuskan ketentuan dan sanksi secara tegas terkait pelanggaran pemanfaatan ruang publik, kenyataannya masih banyak PKL yang tetap berdagang di area terlarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi Qanun tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, serta menganalisis teori implementasi kebijakan dari Van Horn dan Van Meter. Teori ini menekankan enam variabel penting dalam implementasi kebijakan, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, sikap para pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun dilapangan menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan, termasuk kurangnya sosialisasi terhadap Qanun dan faktor sosial ekonomi PKL, serta lemahnya sinergi antarinstansi. Adapun hambatan dan tantangan lainnya berupa sikap petugas yang bersikap lebih menekan atau menindas serta tidak adanya relokasi yang memadai. Upaya penertiban PKL seharusnya tidak hanya difokuskan pada aspek hukum, melainkan juga dipandang sebagai bagian dari kebijakan tata ruang kota yang adil dan berorientasi pada kondisi pedagang kaki lima. Karena itu, implementasi kebijakan semestinya mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan aturan dan keberlangsungan ekonomi para pedagang kaki lima. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pelaksana, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta menyediakan opsi relokasi yang layak dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2018 dapat berjalan lebih maksimal sesuai prinsip-prinsip dalam teori Van Horn dan Van Meter, serta mencerminkan kebijakan publik yang adaptif terhadap kondisi lokal. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Qanun, Pedagang Kaki Lima, Kota Banda Aceh GOVERNMENT POLICY 320.6 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1705817 2025-10-29 16:59:58 2025-11-17 14:55:53 machine generated