Angger Rahmadi Rangga Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Aset kripto telah berkembang sebagai instrumen investasi digital yang menarik minat investor asing di berbagai negara. Di Indonesia, pengawasan terhadap aset kripto semula berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan dikategorikan sebagai komoditas. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pengawasan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan otoritas ini menimbulkan persoalan hukum karena tidak diiringi dengan pengaturan transisional yang jelas, khususnya bagi investor asing yang telah menanamkan modal sebelum masa transisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan aset kripto dalam kerangka perjanjian investasi internasional atau Bilateral Investment Treaties (BITs) yang mengikat Indonesia, menilai kecukupan perlindungan hukum nasional terhadap investor asing, serta menganalisis penerapan prinsip Fair and Equitable Treatment (FET) dalam konteks peralihan kewenangan pengawasan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan doktrin hukum yang relevan untuk menelaah status hukum aset kripto sebasgai objek investasi asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan pengawasan tanpa aturan transisi mengakibatkan hilangnya hak hukum yang telah melekat, seperti keberlakuan izin yang sudah diperoleh, kepastian atas stabilitas regulasi, dan perlindungan dari beban ekonomi tambahan. Kondisi ini juga menimbulkan kewajiban izin ulang dan biaya baru yang tidak semestinya ditanggung. Sejalan dengan itu, aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai investasi yang dilindungi dalam kerangka BIT sepanjang memenuhi syarat substantif, sesuai dengan definisi terbuka investasi yang mencakup frasa “setiap jenis kekayaan” (every kind of asset) dan “hak atas pembayaran” (claims to money). Namun, perlindungan tersebut tidak otomatis berlaku karena bergantung pada klasifikasi dan tujuan penggunaan aset kripto, apakah bersifat spekulatif atau menunjang kegiatan ekonomi produktif. Prinsip FET yang seharusnya diterapkan justru berpotensi dilanggar akibat absennya aturan transisi, inkonsistensi istilah hukum nasional dengan perjanjian internasional, serta ketiadaan mekanisme keberatan administratif. Kondisi ini pada akhirnya dapat disengketakan apabila investor merasa dirugikan. Pemerintah perlu merumuskan aturan transisi yang tegas untuk menjamin hak investor asing, menyelaraskan hukum nasional dengan prinsip perlindungan dalam perjanjian internasional, serta menyederhanakan proses perizinan guna memperkuat kepastian hukum dan kepercayaan investor. INVESTMENTS - LAW INTERNATIONAL INVESTMENT 346.092 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1705481 2025-10-28 13:49:56 2025-11-14 15:01:28 machine generated