<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="1705463">
 <titleInfo>
  <title>ANALISIS KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI DI INSTANSI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM) ACEH TERHADAP PEMANGKASAN JABATAN ESELONISASI</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>ZULHADJ IRFANDI</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan</publisher>
   <dateIssued>2025</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan reformasi birokrasi melalui pemangkasan jabatan eselon sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 17 Tahun 2021 sebagai respons terhadap permasalahan mendasar dalam sistem birokrasi. berbagai persoalan mendasar dalam sistem birokrasi Indonesia yang selama ini dianggap tidak efisien, tidak adaptif, dan berorientasi pada kekuasaan daripada pelayanan publik.  Reformasi birokrasi pemangkasan jabatan eselon ini bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih efisien, adaptif, serta berorientasi pada kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keefektifan serta dampak positif dan negatif penerapan kebijakan pemangkasan eselon di instansi BPSDM Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan mengacu pada teori Reformasi Birokrasi Miftah Thoha yang meliputi lima indikator: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan organisasi, penataan tatalaksana, dan sistem manajemen SDM aparatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah mendorong transformasi struktur birokrasi menuju sistem yang lebih fungsional dan berbasis kompetensi, meskipun masih menghadapi kendala seperti resistensi pegawai, keterbatasan formasi jabatan, serta dampak psikologis terhadap ASN yang terdampak. Implementasi yang efektif memerlukan sosialisasi berkelanjutan, penguatan kapasitas ASN, dan dukungan manajerial yang adaptif. Kesimpulan dari penelitian ini, reformasi birokrasi di BPSDM Aceh berpotensi meningkatkan efisiensi dan profesionalisme aparatur apabila dilaksanakan dengan perencanaan dan pembinaan yang tepat.&#13;
Kata Kunci : Reformasi Birokrasi, Jabatan Eselon, BPSDM Aceh, Aparatur Sipil Negara (ASN)</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>1705463</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2025-10-28 13:16:54</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2025-10-28 14:34:49</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>