Nadia sari salsabila Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Progam Studi Ilmu Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya layanan kesehatan online, seperti Halodoc, yang memudahkan akses kesehatan masyarakat. Layanan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mendefinisikan upaya kesehatan sebagai kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur layanan konsultasi medis secara online, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi pasien dan juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk hubungan hukum antara penyedia aplikasi dan pengguna layanan diagnosis virtual, untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban penyedia aplikasi atas penggunaan layanan tersebut, serta untuk menjelaskan penggunaan layanan tersebut, serta bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan aplikasi layanan diagnosis virtual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada interpretasi hukum dan relevansinya terhadap perlindungan pasien/konsumen digital di bidang kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penyedia aplikasi dan pengguna aplikasi terbentuk melalui perjanjian elektronik saat pengguna menyetujui syarat dan ketentuan layanan. Aplikasi berperan sebagai perantara teknologi antara pasien dan dokter. sehingga tanggung jawab hukumnya terbatas pada aspek teknis, seperti keandalan sistem, keamanan data, dan integritas platform. Di sisi lain, tanggung jawab medis berada pada dokter yang memberikan konsultasi. Namun, keberadaan klausul baku dalam syarat layanan yang cenderung membebaskan tanggung jawab hukum penyedia aplikasi menimbulkan kerentanan hukum bagi pengguna. Selain itu, pengawasan terbagi antara Kementerian Kesehatan dalam aspek medis dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal sistem elektronik serta legalitas sistem elektronik. Disarankan kepada pemerintah merumuskan regulasi khusus yang mengatur praktik diagnosis virtual secara komprehensif, dengan menetapkan standar etik dan hukum bersama pemangku kepentingan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak pengguna dan tanggung jawab penyedia layanan. APLICATION SOFTWARE HEALTH SERVICES - LAW 344.032 1 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1704971 2025-10-25 19:52:49 2025-11-14 15:10:38 machine generated