GIBRAN EL HAJJY Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dijelaskan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.” Kenyataanya, masih banyaknya masyarakat yang memiliki senjata api tanpa izin dari pihak berwenang khusunya di Kota Banda Aceh. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor yang menjadi penyebab kepemilikan senjata api tanpa izin menurut pandangan aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang relatif ringan dan upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan masyarakat. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor yang menjadi penyebab kepemilikan senjata api tanpa izin disebabkan oleh rasa tidak aman secara pribadi, sulitnya proses perizinan senjata api, kurangnya pemahaman terhadap hukum, pengaruh sosial dan jaringan peredaran senjata serta faktor emosional dan status sosial. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang relatif ringan didasarkan pada sikap kooperatif terdakwa, keterbukaan selama persidangan, penyesalan atas perbuatan, kondisi keluarga, usia muda serta ketidaksesuaian UU No. 12 Tahun 1951 dengan kondisi saat ini. Upaya penanggulangan dilakukan memalui pendeketan represif, yaitu pengawasan distribusi senjata api dan pendeketan preventif melalui edukasi hukum serta pembaruan regulasi. Disarankan agar Pengadilan Negeri Banda Aceh melaksanakan penyuluhan hukum bagi masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum kepemilikan senjata tanpa izin. Disarankan agar Hakim menyesuaikan penafsiran hukum dengan perkembangan masyarakat. Disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan intelijen serta membentuk tim khusus untuk menelusui peredaraan senjata illegal. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1704899 2025-10-24 17:56:14 2025-10-27 09:43:02 machine generated