Muhammad Agung Dewantara Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh hukum kenotariatan (S2) 2025

Theses

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP AKTA JUAL BELI ATAS TANAH YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN ABSTRAK M. Agung Dewantara* Sri Walny Rahayu** Ria Fitri*** Berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diberikan untuk membuat akta otentik yang mana diharuskan jujur dan tidak memihak. Dalam kenyataannya terdapat akta-akta PPAT Akta Nomor 70 Tahun 2009, 71 Tahun 2009, 72 Tahun 2009, 324 Tahun 2003, 317 Tahun 2017, 318 Tahun 2017 dan 349 Tahun 2017 yang dibatalkan oleh Pengadilan, salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 3/PDT.G/2023/PN BNA yang berdampak hukum pada penerbitan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Dalam Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bp Akta PPAT dibatalkan dan PPAT dihukum pidana penjara 4 Tahun. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis dasar Pertimbangan Hakim Membatalkan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan implikasi hukum bagi para pihak akibat pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT, serta bentuk tanggungjawab PPAT terhadap akta jual beli yang dibatalkan oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan Analitik, (analitycal approach) Perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis data yang digunakan ada analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Bna membatalkan akta jual beli tanah yang dibuat di hadapan PPAT karena tidak terpenuhinya syarat materiil terkait keabsahan penjual dan status objek tanah warisan yang belum dialihkan secara sah. Putusan Pengadilan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN.Bp dinyatakan bahwa akta batal demi hukum dan PPAT dipidana penjara 4 Tahun dikarenakan melanggar Pasal 372 KUHP karena terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Meskipun akta dibuat secara formil, pengadilan menilai adanya cacat hukum dan menyatakan akta tersebut batal demi hukum, memerintahkan pengembalian tanah, serta menimbulkan implikasi hukum pada para penggugat mendapatkan kembali hak atas tanahnya atau dikembalikan hak atas tanahnya, tergugat kehilangan hak atas tanah, PPAT bertanggung jawab secara administrasi, perdata dan pidana, Kantor Pertanahan berkewajiban membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan. Disarankan agar PPAT dan pembeli selalu memverifikasi status hukum tanah dan keabsahan dokumen sebelum transaksi. PPAT wajib berhati-hati, memastikan subjek dan objek sah, membacakan isi akta, serta menyimpan bukti verifikasi. Kantor Pertanahan dan masyarakat juga perlu lebih cermat dalam memeriksa keabsahan tanah guna menghindari sengketa. memohon kepada Kanwil pertanahan untuk Pembatalan Akta. Kata Kunci: Akta Jual Beli, Pertanggungjawaban, PPAT, Pembatal Akta, Pengadilan 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1704867 2025-10-24 15:57:53 2025-10-27 08:49:49 machine generated