Muhammad Radhi Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Meskipun mengatur sanksi berat bagi pelaku, putusan bebas terhadap terdakwa korupsi sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dan standar pembuktian yang digunakan oleh hakim dalam kasus korupsi jika memutuskan putusan bebas. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data penelitian yang digunakan diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan, serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, teori, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dijatuhkan karena bukti tidak meyakinkan, ketidaksesuaian keterangan saksi, unsur tindak pidana tidak terpenuhi, atau pelanggaran hak terdakwa. Hakim menjunjung asas praduga tak bersalah dan prosedur yang adil, sementara jaksa dapat menempuh kasasi jika menilai putusan tidak tepat. Standar pembuktian yang digunakan oleh hakim dalam kasus korupsi jika memutuskan putusan bebas yang digunakan adalah "conviction raisonnée," yaitu keyakinan hakim yang logis dan rasional yang didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183 dan 184 KUHAP, seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim memiliki kebebasan menilai alat bukti, namun terikat pada prinsip pembuktian negatif dan asas keadilan, termasuk asas in dubio pro reo yang mengharuskan keputusan menguntungkan terdakwa jika ada keraguan. Putusan bebas dapat dijatuhkan jika bukti yang diajukan tidak konsisten, tidak relevan, atau tidak cukup kuat membuktikan unsur-unsur tindak pidana seperti memperkaya diri atau merugikan keuangan negara. Diharapkan para penegak hukum, khususnya hakim dan Jaksa Penuntut Umum, lebih cermat dan hati-hati dalam menangani perkara korupsi, baik dalam mengambil putusan maupun merumuskan surat dakwaan, agar dakwaan tepat sasaran dan mudah dibuktikan, sehingga tujuan pemidanaan dan rasa keadilan dapat tercapai. CORRUPTION IN GOVERNMENT - LAW 345.023 23 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1704609 2025-10-23 16:47:51 2025-10-24 11:16:15 machine generated