RIRIN ZAHRINA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2025 id Indonesia

Skripsi

Pelindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai instrumen hukum nasional yang secara khusus mengatur jenis-jenis kekerasan seksual serta mekanisme pelindungan korban secara menyeluruh. Secara normatif, UU ini telah memberikan jaminan pelindungan yang kuat melalui pendekatan berbasis korban yang menempatkan hak korban sebagai pusat proses peradilan. Namun, dalam praktiknya di Banda Aceh, pelindungan terhadap korban kekerasan seksual belum sepenuhnya berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU TPKS di Banda Aceh, upaya pelindungan korban kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS, dan menjelaskan apa yang menjadi penghambat perlindungan korban di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan penyidik kepolisian, jaksa dan hakim serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Banda Aceh dan pendamping korban, guna memperoleh gambaran langsung mengenai praktik hukum yang berlaku. Data yang ada kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU TPKS di Banda Aceh masih terbatas karena keberlakuan Qanun Jinayat sebagai hukum daerah yang juga mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Dalam praktiknya, jaksa dan hakim lebih banyak menggunakan Qanun Jinayat, sementara pelindungan korban sesuai UU TPKS baru diterapkan sebagian, mencakup pemulihan, pendampingan, layanan hukum, dan perlindungan dari reviktimisasi. Namun, pelaksanaannya belum optimal, terutama terkait hak restitusi yang belum memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas. Hambatan utama meliputi belum sinkronnya UU TPKS dan Qanun Jinayat, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum efektifnya pemenuhan hak restitusi oleh pelaku. Disarankan agar Pemerintah Aceh melakukan revisi terhadap Qanun jinayat agar selaras dengan prinsip perlindungan korban dalam UU TPKS. Selain itu, pengadilan perlu menyusun pedoman teknis untuk menerapkan prinsip-prinsip UU TPKS dalam persidangan, serta aparat penegak hukum perlu mendapatkan peningkatan kapasitas terkait pendekatan berbasis korban. LAW ENFORCEMENT SEX CRIMERS - LAW 345.025 3 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1704523 2025-10-23 14:33:42 2025-10-23 15:10:18 machine generated