Electronic Theses and Dissertation

Pembangunan di wilayah Banda Aceh, Sabang, dan Kabupaten Aceh Besar menunjukkan dinamika yang tidak merata. Kerjasama BASAJAN diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk inkonsistensi kebijakan BASAJAN dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kota Banda Aceh, Sabang, dan Kabupaten Aceh Besar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Institusional dengan tiga dimensi utama yaitu regulatif, normatif dan kulturkognitif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyebutkan bahwa bahwa bentuk inkonsistensi kebijakan BASAJAN dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kota Banda Aceh, Sabang, dan Kabupaten Aceh Besar dari segi regulatif disebabkan oleh ketiadaan SOP teknis, mekanisme pembagian peran yang tidak optimal, serta kesepakatan pendanaan lintas daerah yang tidak mengikat membuat regulasi tidak mampu berfungsi secara konsisten. Dari segi normatif, perbedaan prioritas pembangunan antar daerah dan budaya kerja sektoral birokrasi menghambat konsistensi komitmen, terutama ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Sementara itu, dari segi kultural-kognitif, lemahnya identitas kolektif, minimnya branding BASAJAN, dan kurangnya strategi komunikasi publik membuat BASAJAN dipersepsikan sebagai agenda elit birokrasi, bukan gerakan pembangunan lintas daerah yang dimiliki bersama. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa inkonsistensi kebijakan BASAJAN bersumber dari ketidaksesuaian antara regulasi, komitmen politik, dan legitimasi publik. Regulasi yang belum operasional, nilai kolaborasi yang tidak terinternalisasi, serta lemahnya kesadaran masyarakat telah menyebabkan kerja sama ini berjalan tidak konsisten dan cenderung simbolis. Akibatnya, BASAJAN belum mampu secara efektif menjawab permasalahan utama pembangunan, seperti over-urbanisasi di Kota Banda Aceh, stagnasi ekonomi di Sabang, dan pemanfaatan lahan yang belum optimal di Kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu, penguatan ketiga dimensi institusional secara simultan menjadi syarat penting agar BASAJAN tidak hanya berhenti sebagai wacana kolaborasi, tetapi mampu menjadi instrumen strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan lintas wilayah.

Kata Kunci : Kerjasama, BASAJAN, Pembangunan

Development in Banda Aceh, Sabang, and Aceh Besar Regency demonstrates uneven dynamics. The BASAJAN collaboration is expected to serve as an alternative mechanism to address these challenges. The objective of this study is to examine the forms of inconsistency in the BASAJAN policy in addressing development issues across Banda Aceh, Sabang, and Aceh Besar Regency. The theoretical framework employed in this research is Institutional Theory, which encompasses three main dimensions: regulative, normative, and culturalcognitive. This study applies a qualitative method with a case study approach. The findings reveal that inconsistencies in the BASAJAN policy stem from several factors. From the regulative dimension, the absence of technical standard operating procedures (SOPs), suboptimal role distribution mechanisms, and nonbinding interregional funding agreements hinder regulations from functioning consistently. From the normative dimension, differences in development priorities among regions and the sectoral work culture of the bureaucracy obstruct policy commitment, particularly during leadership transitions. Meanwhile, from the cultural-cognitive dimension, weak collective identity, limited BASAJAN branding, and the lack of public communication strategies have led to the perception that BASAJAN is merely a bureaucratic elite agenda rather than a shared interregional development initiative. These conditions indicate that BASAJAN’s policy inconsistencies originate from a misalignment between regulations, political commitment, and public legitimacy. Non-operational regulations, the lack of internalized collaborative values, and weak public awareness have caused the cooperation to function inconsistently and remain largely symbolic. Consequently, BASAJAN has yet to effectively address the key development issues, such as over-urbanization in Banda Aceh, economic stagnation in Sabang, and the suboptimal use of land resources in Aceh Besar Regency. Therefore, strengthening all three institutional dimensions simultaneously is crucial to ensure that BASAJAN does not remain a mere discourse of collaboration, but rather evolves into a strategic instrument for reducing interregional development disparities. Keywords: Cooperation, BASAJAN, Development