Rayyan Rizal Mubaraq Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

ABSTRAK RAYYAN RIZAL MUBARAQ, (2025) PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA DENGAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58). pp., bibl. (Prof. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana membawa perubahan pada ketentuan tindak pidana perzinaan. Aceh memiliki peraturan yaitu Qanun Jinayat, yang mengatur tindak pidana tersebut dengan pendekatan hukum yang berbeda. Keduanya berlaku sebagai dasar hukum dalam menangani kasus perzinaan. Tetapi, terdapat perbedaan ketentuan antara KUHP nasional dan Qanun Jinayat Aceh. Tujuan penulisan skripsi untuk menjelaskan pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Setelah KUHP baru dengan Qanun Jinayat di Aceh serta pengaturan KUHP baru sudah sesuai dengan nilai (norma) yang ada pada masyarakat Indonesia sekarang ini. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data penelitian yang digunakan diperoleh dari data sekunder dengan cara pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teoriteori, konsep-konsep, kaidah hukum serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tindak pidana perzinaan setelah pembaharuan hukum pidana mengubah pengaturan perzinaan dengan memperluas cakupannya, tidak hanya bagi individu menikah tetapi juga mereka yang belum menikah. Diatur dalam Pasal 411 dan 412, perzinaan tetap merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses jika terdapat aduan dari pihak berkepentingan. Pengaturan Perzinaan dalam KUHP baru dengan Qanun Jinayat di Aceh memiliki perbedaan signifikan dengan memperluas cakupan perzinaan dengan mencakup individu yang belum menikah dan menetapkannya sebagai delik aduan dengan ancaman maksimal 1 tahun penjara dan denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta. Sementara itu, Qanun Jinayat di Aceh yang berbasis hukum syariah menetapkan hukuman lebih berat, seperti hukuman penjara, denda, dan qisas atau diyat seperti cambuk dan emas murni. Pengaturan KUHP baru sudah sesuai dengan nilai (norma) yang ada pada masyarakat Indonesia sekarang ini dengan norma moral dan agama yang masih dianut sebagian besar masyarakat, tetapi juga menuai kritik dari kelompok yang lebih terbuka terhadap kebebasan individu. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara intensif mengenai Qanun Jinayat Aceh dan KUHP baru. Dewan Perwakilan Rakyat juga perlu mempertimbangkan pembaharuan perumusan sanksi dalam Qanun Hukum Jinayat, khususnya dengan merumuskan pidana kumulatif bagi pelaku perzinaan. Selain itu, Pemerintah Aceh perlu mempertahankan eksistensi sanksi pidana cambuk untuk tindak pidana perzinaan. ISLAMIC LAW - ACEH RAPE (CRIME) - LAW 340.595 981 1 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1703865 2025-10-20 21:28:41 2025-10-21 10:18:47 machine generated