Electronic Theses and Dissertation

Pasal 50 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat mengatur bahwa “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat”.
Namun dalam kenyataanya, baik itu oleh penyidik maupun penuntut umum dalam menyimpan benda sitaan, mereka tidak menitipkan benda sitaan tersebut ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), akan tetapi disimpan di gudang penyimpanan instansi masing-masing sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan dalam proses perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab benda sitaan perkara jarimah khamar tidak disimpan di Rumah RUPBASAN Kelas I Banda Aceh dan upaya dalam menyimpan benda sitaan perkara jarimah khamar di wilayah hukum Kota Banda Aceh selama ini. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara mewawancara responden sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab benda sitaan perkara jarimah khamar tidak disimpan di RUPBASAN Kelas I Banda Aceh adalah karena di masing-masing instansi terkait sudah memiliki gudang tempat penyimpanan sendiri, sudah adanya peraturan sendiri terkait penyimpanan benda sitaan, serta sudah ada seksi sendiri yang menangani barang bukti. Upaya dalam menyimpan benda sitaan di wilayah hukum Kota Banda Aceh selama ini adalah pada tingkat penyidikan benda sitaan tersebut disimpan di kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, selanjutnya pada tingkat penuntutan benda sitaan itu disimpan di ruang barang bukti Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Disarankan untuk Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh agar dapat melaksanakan penyerahan benda sitaan sesuai dengan ketentuan, sehingga menghindari potensi penyalahgunaan dan menjaga keutuhan barang bukti sampai proses persidangan selesai. Perlu dipertimbangkan penyusunan regulasi teknis yang memperjelas mekanisme koordinasi antar instansi termasuk pengaturan anggaran terpadu, prosedur transportasi, dan penanganan benda sitaan.

Article 50 paragraph (1) of the Aceh Qanun Number 7 of 2013 on Jinayat Procedural Law stipulates that “Seized goods shall be stored in the state storage house for seized goods or the local Baitul Mal of the regency/municipality.” However, in practice, neither investigators nor prosecutors entrust the seized goods to the State Storage House for Seized Goods (RUPBASAN). Instead, they are stored in each institution’s own storage warehouse according to the procedural stage of the case. This study aims to explain the factors causing seized goods in khamar (alcohol) jinayat cases not to be stored at the Class I RUPBASAN Banda Aceh, as well as the efforts made in storing seized goods in khamar jinayat cases within the jurisdiction of Banda Aceh City thus far. This thesis uses an empirical juridical method. The required data consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through field research by interviewing respondents, while secondary data were obtained through library research by reviewing literature and legislation. The results of the study show that the factors causing seized goods in khamar jinayat cases not to be stored at the Class I RUPBASAN Banda Aceh include the existence of separate storage warehouses in each relevant institution, the existence of their own internal regulations regarding the storage of seized goods, and the presence of a special division responsible for handling evidence. The efforts in storing seized goods in the jurisdiction of Banda Aceh City so far are as follows: at the investigation stage, the seized goods are stored at the office of the Wilayatul Hisbah of Banda Aceh City, and at the prosecution stage, the seized goods are stored in the evidence room of the Banda Aceh District Prosecutor’s Office. It is recommended that the Wilayatul Hisbah Office of Banda Aceh City and the Banda Aceh District Prosecutor’s Office carry out the handover of seized goods in accordance with the provisions to avoid potential misuse and to maintain the integrity of evidence until the trial process is completed. It is also necessary to consider drafting technical regulations that clarify interagency coordination mechanisms, including integrated budget arrangements, transportation procedures, and handling of seized goods.