AUFAR MUSLIMIN Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Pasal 50 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat mengatur bahwa “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Baitul Mal Kabupaten/Kota setempat”. Namun dalam kenyataanya, baik itu oleh penyidik maupun penuntut umum dalam menyimpan benda sitaan, mereka tidak menitipkan benda sitaan tersebut ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), akan tetapi disimpan di gudang penyimpanan instansi masing-masing sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan dalam proses perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab benda sitaan perkara jarimah khamar tidak disimpan di Rumah RUPBASAN Kelas I Banda Aceh dan upaya dalam menyimpan benda sitaan perkara jarimah khamar di wilayah hukum Kota Banda Aceh selama ini. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara mewawancara responden sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji literatur dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab benda sitaan perkara jarimah khamar tidak disimpan di RUPBASAN Kelas I Banda Aceh adalah karena di masing-masing instansi terkait sudah memiliki gudang tempat penyimpanan sendiri, sudah adanya peraturan sendiri terkait penyimpanan benda sitaan, serta sudah ada seksi sendiri yang menangani barang bukti. Upaya dalam menyimpan benda sitaan di wilayah hukum Kota Banda Aceh selama ini adalah pada tingkat penyidikan benda sitaan tersebut disimpan di kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, selanjutnya pada tingkat penuntutan benda sitaan itu disimpan di ruang barang bukti Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Disarankan untuk Kantor Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh agar dapat melaksanakan penyerahan benda sitaan sesuai dengan ketentuan, sehingga menghindari potensi penyalahgunaan dan menjaga keutuhan barang bukti sampai proses persidangan selesai. Perlu dipertimbangkan penyusunan regulasi teknis yang memperjelas mekanisme koordinasi antar instansi termasuk pengaturan anggaran terpadu, prosedur transportasi, dan penanganan benda sitaan. ISLAMIC LAW ALCOHOLISM - LAW 340.5 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1703811 2025-10-20 15:29:06 2025-10-20 16:24:14 machine generated