Electronic Theses and Dissertation

Penerapan SIREKAP di Kabupaten Aceh Besar pada Pemilu 2024 merupakan
salah satu upaya KPU dalam mempercepat proses rekapitulasi suara dan
meminimalkan potensi manipulasi data. Tujuan penelitian adalah menganalisis
implementasi SIREKAP dan untuk mengetahui kendala dan hambatan SIREKAP
pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Aceh Besar. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu teori implementasi Van Horn dan Van Meter dengan enam
dimensi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar
organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial,
ekonomi, politik dan lingkungan serta disposisi pelaksana. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian
menyebutkan bahwa standar implementasi yang ditetapkan KPU yang meliputi
kecepatan unggah data, akurasi pembacaan data, keterbukaan informasi, dan akses
publik belum sepenuhnya terpenuhi secara merata. Dari sisi sumber daya,
pelaksanaan di wilayah perkotaan relatif lancar karena didukung jaringan internet
yang stabil dan kompetensi SDM yang memadai, sementara di wilayah terpencil
masih terkendala infrastruktur dan literasi digital yang beragam. Komunikasi antar
organisasi penyelenggara pemilu, baik vertikal maupun horizontal, telah berjalan
namun belum optimal dalam mengantisipasi hambatan teknis, terutama dalam
menyamakan prosedur kerja dan mempercepat penanganan kendala di lapangan.
Selain itu, karakteristik pelaksana di Kabupaten Aceh Besar yang beragam dari
segi usia, pengalaman, dan penguasaan teknologi berdampak pada perbedaan
kecepatan adaptasi terhadap sistem digital ini. Kondisi sosial, ekonomi, politik,
dan lingkungan masyarakat turut memengaruhi, di mana wilayah dengan
partisipasi politik tinggi dan akses informasi yang baik cenderung lebih cepat
menerima perubahan, sementara di daerah dengan keterbatasan akses masih
muncul keraguan terhadap akurasi SIREKAP. Sikap pelaksana umumnya positif
dan terbuka terhadap penggunaan teknologi, namun perlu ditopang dengan
pelatihan berkelanjutan, strategi adaptasi lokal, dan penguatan kepercayaan publik
agar SIREKAP dapat memenuhi tujuan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi
secara menyeluruh di masa mendatang.
Kata Kunci : Implementasi, Pemilihan Umum, SIREKAP

The implementation of SIREKAP in Aceh Besar Regency during the 2024 General Election represents one of the Indonesian General Elections Commission’s (KPU) initiatives to accelerate the vote recapitulation process and minimize the potential for data manipulation. This study aims to analyze the implementation of SIREKAP and identify the challenges and obstacles encountered during its use in the 2024 General Election in Aceh Besar Regency. The research employs the Van Horn and Van Meter implementation theory, which encompasses six dimensions: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication and implementing activities, characteristics of implementing agents, social, economic, political, and environmental conditions, and the disposition of implementers. A qualitative method with a case study approach was adopted. The findings indicate that the implementation standards set by the KPU, covering data upload speed, data reading accuracy, information transparency, and public access, have not been fully met uniformly. In terms of resources, implementation in urban areas proceeded relatively smoothly due to stable internet connectivity and adequate human resource competence, whereas remote areas faced persistent challenges in infrastructure and varying levels of digital literacy. Communication among electoral management bodies, both vertically and horizontally, has taken place but remains suboptimal in anticipating technical barriers, particularly in harmonizing work procedures and expediting problem-solving in the field. Moreover, the diverse characteristics of implementers in Aceh Besar Regency, in terms of age, experience, and technological proficiency, contributed to varying speeds of adaptation to the digital system. Socioeconomic, political, and environmental contexts also played a role; regions with higher political participation and better access to information tended to adopt the changes more readily, whereas areas with limited access still exhibited skepticism regarding SIREKAP’s accuracy. Overall, the implementers’ attitudes were generally positive and open to technological adoption; however, sustained training, locally tailored adaptation strategies, and strengthened public trust are necessary to ensure that SIREKAP fully achieves its objectives of transparency, accountability, and efficiency in the future. Keywords: Implementation, General Election, SIREKAP