Arief kamansyah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya pelaku usaha tetap melakukan pelanggaran dalam mendaftarkan barangnya kedalam e-katalog seperti ketidaksesuaian sfesifikasi, penyalahgunaan harga, keterlambatan pengiriman, barang bajakan dan illegal dan kendala lain seperti kurangnya pengawasan terhadap kepatuhan penyedia barang dan jasa, serta lemahnya penyelesaian sengketa. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam pelaksanaan e-purchasing melalui sistem katalog elektronik di Indonesia dan sejauh mana efektivitas regulasi yang mengatur e-purchasing dalam menjamin kepastian hukum serta kendala hukum yang dihadapi dalam implementasi terutama terkait pengawasan, verifikasi penyedia dan penyelesaian sengketa. Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan, dan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan penelitian. Berdasarkann hasil penelitian bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam pelaksanaan e-purchasing melalui sistem katalog elektronik adalah tanggung jawab administrasi dan legal, hak kekayaan intelektual, proses transaksi, kerugian dan perlindungan pembeli serta sanksi dan efektivitas regulasi e- purchasing secara normatif menjamin kepastian hukum melalui peraturan yang jelas namun dalam pelaksanaan masih kurang efektif sehingga implentasinya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pengawasan, verifikasi penyedia dan penyelesaian sengketa. Disarankan adanya penyempurnaaan regulasi yang jelas dan tegas, kepastian hukum melalui ketegasan tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa, jaminan dalam pelaksanaan e-purchasing melalui mekanisme e-katalog. REGULATIONS (LAWS) GOVERNMENT PROCUREMENT 348.025 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1703695 2025-10-18 10:25:17 2025-10-20 10:09:39 machine generated