FITRAH MUHAMMAD KAUTSAR Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025 id Indonesia

Skripsi

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan komponen ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta antara lain, karya sastra, ilmu pengetahuan dan seni. Penayangan pertandingan sepak bola merupakan salah satu bagian dari komponen yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta. Namun, meskipun penayangan pertandingan diatur dalam regulasi, kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap hak cipta dalam bentuk penayangan ilegal pertandingan sepak bola. Penelitian ini bertujuan menjelaskan apakah Hak Penyiaran pertandingan sepak bola melalui platform digital berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berlangganan dalam suatu media platform online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara normatif telah memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kelemahan dalam aspek pengawasan, kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya mekanisme penegakan hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Praktik penayangan ilegal tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak integritas hak moral pemegang hak cipta, serta mengancam ekosistem industri penyiaran secara keseluruhan. Perlindungan hak cipta dalam konteks ini tidak cukup hanya dengan sanksi hukum, tetapi juga memerlukan sinergi antara lembaga negara, pemegang hak, dan masyarakat. Disarankan untuk Perlindungan hak cipta pertandingan sepak bola adanya aturan turunan praktis, pemblokiran situs ilegal cepat, dan teknologi pengawasan. Pemegang hak siar perlu DRM dan kerja sama platform resmi. Penanganan pelanggaran meliputi hukum, teknologi verifikasi, dan edukasi masyarakat. Koordinasi antarlembaga dan kerja sama internasional juga penting. Pendekatan ini diharapkan mendorong konsumsi legal dan kepastian hukum. COPYRIGHT - LAW 346.048 2 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1703659 2025-10-17 16:25:35 2025-10-20 09:39:41 machine generated