Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Politik uang merupakan praktik yang marak dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Aceh Selatan, sering kali merusak prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terjadinya politik uang dan bagaimana praktik tersebut dapat meningkatkan partisipasi politik di kalangan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran mengenai fenomena ini. Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Selatan, sebagai daerah dengan tingkat kerawanan politik uang yang tinggi pada pemilu serentak
2024. Penelitian ini menggunakan teori money politic (Aspinall & Sukmajati, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang, meskipun dapat meningkatkan partisipasi pemilih, sering kali tidak didasarkan pada kesadaran politik yang matang. Banyak pemilih yang terlibat dalam praktik ini lebih termotivasi oleh imbalan materi daripada pemahaman mengenai visi dan misi kandidat. Praktik serangan fajar, di mana uang atau barang diberikan menjelang pemungutan suara, menjadi salah satu taktik umum dalam meraih dukungan. Hal ini menciptakan budaya pragmatis di mana suara dianggap sebagai komoditas yang dapat dibeli. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif politik uang memperburuk kualitas demokrasi. Ketergantungan pada imbalan materi mengurangi motivasi untuk terlibat secara aktif dalam proses politik yang seharusnya bersifat partisipatif dan berorientasi pada kepentingan publik. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa praktik politik uang tidak hanya membentuk budaya politik transaksional di mana suara dianggap sebagai komoditas, tetapi juga melemahkan kualitas demokrasi. Meskipun mendorong meningkatnya partisipasi secara angka, hal itu tidak mencerminkan partisipasi yang berkualitas. Kondisi ini menciptakan ketergantungan masyarakat pada insentif material dan menurunkan kesadaran akan arti penting hak suara. Saran yang dihasilkan mencakup peningkatan transparansi dalam pendanaan kampanye untuk mengurangi potensi korupsi, penguatan lembaga pengawas seperti KIP dan Panwaslih agar lebih efektif dalam menangani pelanggaran, serta penerapan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: politik uang, partisipasi politik, pemilihan legislatif, Aceh Selatan

ABSTRACT Money politics is a widespread practice in legislative elections in South Aceh Regency, often undermining democratic principles. This study aims to analyze the process of money politics and how such practices can increase political participation among the public. The research uses a qualitative method with a descriptive approach, involving interviews and documentation as data collection techniques to obtain a comprehensive picture of this phenomenon. The study was conducted in South Aceh Regency, a region known for its high vulnerability to money politics during the 2024 simultaneous elections. The theoretical framework employed in this research is the concept of money politics (Aspinall & Sukmajati, 2015). The findings reveal that while money politics may increase voter participation numerically, it often lacks a foundation in genuine political awareness. Many voters engaged in this practice are more motivated by material rewards than by an understanding of the candidates' vision and mission. The dawn attack (serangan fajar) tactic where money or goods are distributed shortly before election day is a common strategy used to gain support. This situation fosters a pragmatic culture in which votes are treated as commodities that can be bought. The study also found that the low level of public awareness regarding the negative impacts of money politics further deteriorates the quality of democracy. Dependence on material incentives reduces the motivation to engage actively in a participatory and public-interest-oriented political process. The conclusion of this research emphasizes that the practice of money politics not only shapes a transactional political culture where votes are commodified but also weakens the quality of democracy. Although it may statistically increase participation, it does not reflect meaningful or informed engagement. This condition creates a dependency on material rewards and diminishes the public's understanding of the true value of voting rights. The study suggests increasing transparency in campaign financing to reduce the potential for corruption, strengthening supervisory institutions such as the Independent Election Commission (KIP) and the Election Supervisory Committee (Panwaslih) to handle violations more effectively, and implementing policies aimed at improving public welfare. Keywords: money politics, political participation, legislative elections, South Aceh