DINAMIKA KEBIJAKAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDA ACEH RN (STUDI KASUS ALIH FUNGSI LAHAN PASAR MENJADI TAMAN) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

DINAMIKA KEBIJAKAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDA ACEH RN (STUDI KASUS ALIH FUNGSI LAHAN PASAR MENJADI TAMAN)


Pengarang

Putri Balqis Najla - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Khalisni - 199205302021021101 - Dosen Pembimbing I
Ardiansyah - 199013012016041101 - Penguji
Annisah Putri - 199208232022032009 - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

2110103010010

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala., 2025

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK
Kebijakan Perencananaan tata ruang wilayah kota merupakan salah satu tujuan
pembangunan keberlanjutan Pemerintah Kota Banda Aceh. Penerapan kebijakan
dilakukan dengan merelokasi pasar tradisional di Peunayong, lokasi pasar selanjutnya
telah dialih fungsikan menjadi taman terbuka bagi masyaraat di kawasan kota. Proses
implementasi disertai dengan penolakan, masalah lain yang timbul yaitu berkurangnya
fungsi ruang taman bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui arah kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap ruang publik dan
proses implementasi kebijakan dalam studi kasus alih fungsi lahan pasar menjadi
taman. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dengan jenis deskriptif, dilakukan dengan mencari dan mengolah data berdasarkan
hasil observasi, wawancara dokumentasi serta kepustakaan. Penelitian ini
menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Jan Merse dan Konsep Ruang oleh
Henry Lefebvre. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah kebijakan RTRW Kota
Banda Aceh dalam hal ini kebijakan alih fungsi lahan pasar menjadi taman memiliki
dinamika politik yang komplek, proses kebijakan melibatkan Walikota, DPRK, Dinas
terkait dan satuan penertiban kota. Alih fungsi pasar menjadi taman membuat tata
ruang yang dimilik kota menjadi lebih tertata bdan terstruktur, namun dampak negatif
untuk pedagang dan masyarakat karena berkurangnya fungsi pasar dan tidak berfungsi
nya taman. Masyarakat tidak dilibatkan secara penuh pada proses perumusan dan
perencannaan kebijakan sehingga kebijakan tidak memiliki legitimasi social diantara
masyarakat.
Kata Kunci: Dinamika, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Kebijakan Publik

ABSTRACT The urban spatial planning policy is one of the sustainable development goals of the Banda Aceh City Government. The policy was implemented by relocating the traditional market in Peunayong, the market location has subsequently been converted into an open park for the community in the city area. The implementation process was accompanied by rejection, another problem that arose was the reduced function of the park space for the community. The purpose of this study was to determine the direction of the Banda Aceh City Government's policy on public space and the process of policy implementation in a case study of the conversion of market land into a park. The methodology used in this study is qualitative research with a descriptive type, carried out by searching and processing data based on the results of observations, interviews, documentation and literature. This study uses the theory of policy implementation by Jan Merse and the Concept of Space by Henry Lefebvre. The results of the study obtained are that the Banda Aceh City Spatial Plan policy, in this case the policy of converting market land into a park, has complex political dynamics, the policy process involves the Mayor, DPRK, related agencies and city order units. The conversion of markets into parks has improved the city's spatial planning and structure, but has had negative impacts on vendors and the community due to the reduced market function and the park's inoperability. The public is not fully involved in the policy formulation and planning process, resulting in a lack of social legitimacy. Keywords: Dynamics, City Spatial Planning, Public Policy

Citation



    SERVICES DESK