MUTIA AFIFAH SARAGIH Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan jaminan atas hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, juncto Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang menetapkan bahwa setiap pengemasan skincare harus mematuhi sanitasi. Namun dalam praktiknya, pengemasan ulang produk ke dalam bentuk share in jar dilakukan tanpa memenuhi standar sanitasi sehingga tidak terpenuhinya hak-hak dasar konsumen. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hak-hak dasar konsumen dilindungi dari penggunaan kemasan skincare share in jar dalam praktiknya di Kota Medan, akibat hukum dan tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk kemasan share in jar tidak berdasarkan standar sanitasi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen ketika mengalami kerugian menggunakan produk skincare share in jar. Jenis penelitian yang digunakan adalah yurisdis empiris. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan penelitian lapangan berupa wawancara langsung dengan pelaku usaha dan konsumen didukung penelitian kepustakaan. Cara analisis data secara kualitatif menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hak-hak dasar konsumen dari penggunaan kemasan skincare share in jar di Kota Medan belum terlaksana secara optimal karena banyaknya pelaku usaha di Kota Medan yang mengabaikan standar sanitasi, sehingga menimbulkan kerugian seperti iritasi, gatal-gatal, jerawat, hingga kerugian finansial akibat biaya yang dikeluarkan. Akibat hukum terhadap pelaku usaha skincare share in jar di Kota Medan belum terlaksana secara efektif. Sebagian pelaku usaha menolak bertanggung jawab dengan alasan kondisi kulit konsumen yang sensitif atau hanya memberikan ganti rugi terbatas. Upaya yang dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum belum membuahkan hasil secara optimal. Hal ini disebabkan karena konsumen enggan atau kurang berinisiatif menempuh jalur pengaduan maupun memperjuangkan hak-haknya. Disarankan kepada pelaku usaha untuk selalu menerapkan standar sanitasi sesuai peraturan yang berlaku. Disarankan kepada Pemerintah dan BPOM untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik penjualan skincare share in jar di Kota Medan. Disarankan kepada konsumen lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-haknya dan selektif dalam memilih produk dengan memastikan legalitas dan standar sanitasi yang diterapkan pelaku usaha. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1703373 2025-10-15 13:45:01 2025-10-15 15:11:57 machine generated