Sandya Aprillia Haryani Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2025

Skripsi

Studi ini didasarkan pada krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung yang memengaruhi kelompok etnis Rohingya yang tinggal di Kamp Mina Raya, Kabupaten Pidie, Aceh. Sebagai populasi tanpa kewarganegaraan yang melarikan diri dari persekusi sistemik di Myanmar, kedatangan mereka di Indonesia menimbulkan tantangan hukum, kemanusiaan, dan etika yang kompleks—terutama terkait pengakuan mereka sebagai pengungsi dan meningkatnya kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia. Tujuan tesis ini adalah untuk menentukan apakah individu Rohingya memenuhi kriteria "pengungsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 1(1) Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dan untuk mengkaji bagaimana status hukum mereka yang ambigu berkontribusi terhadap peningkatan risiko eksploitasi dan perdagangan manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan diperkuat melalui wawancara lapangan dengan praktisi hukum dan pelaku kemanusiaan terkait. Analisis hukum ini didukung oleh instrumen internasional, termasuk Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta ketentuan hukum nasional yang mengatur pengungsi asing di Indonesia. Temuan studi ini mengungkapkan bahwa warga Rohingya di Kamp Mina Raya, pada prinsipnya, memenuhi definisi hukum "pengungsi" sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Namun demikian, karena tidak adanya mekanisme formal penentuan status pengungsi dalam kerangka hukum domestik Indonesia, status hukum mereka masih belum pasti. Kekosongan hukum ini berkontribusi signifikan terhadap paparan mereka terhadap jaringan perdagangan manusia dan kejahatan transnasional terkait. Tesis ini diakhiri dengan rekomendasi bahwa Indonesia harus menetapkan undang-undang pengungsi yang komprehensif, memperkuat koordinasi antara otoritas nasional dan organisasi internasional, serta memastikan perlindungan yang terarah bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, dalam populasi pengungsi. Reformasi hukum dianggap penting untuk mengatasi kesenjangan yang ada dan menyelaraskan kebijakan pengungsi Indonesia dengan kewajiban hak asasi manusia internasional. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1703235 2025-10-14 10:37:06 2025-10-14 10:51:52 machine generated